RizkillahSuryoWibowo (2008) Penegakan Hukum Atas Kecelakaan Penerbangan Sipil Berdasarkan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dan Ketentuan Hukum Nasional : studi Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-497 PK-GZC di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini mengenai Penegakan Hukum Atas Kecelakaan Penerbangan Sipil Berdasarkan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dan Ketentuan Hukum Nasional (Studi Kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-497 PK-GZC di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta). Hal ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mengenai penetapan pilot sebagai tersangka oleh kepolisian dengan dugaan tindak kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan pesawat udara sehingga menimbulkan korban jiwa. Dalam kecelakaan penerbangan sipil, akibat kelalaian pilot dan menimbulkan korban, penegakan hukum sangat penting untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum, baik untuk korban kecelakaan maupun bagi pilot. Skripsi ini membahas mengenai : (1) penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil berdasarkan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dan ketentuan hukum nasional.; (2) Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil dan upaya untuk mengatasinya. Dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan penelusuran/telaah kepustakaan dan studi dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan pihak KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dan Kepolisian Daerah Yogyakarta. Semua bahan hukum dianalisis dengan interpretasi gramatikal, logis dan komparatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah dalam kecelakaan penerbangan sipil terdapat dua konsep pengaturan, pengaturan tentang investigasi dan pemidanaan. Walaupun demikian, pengaturan investigasi tidak mempengaruhi seorang pilot untuk tidak dapat dipidana. Ada 2 faktor yang menghambat penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil. Pertama adalah perbedaan tujuan/kepentingan dan perbedaan dasar hukum dalam melakukan investigasi bagi KNKT dan penyelidikan bagi Kepolisian., yang dapat menimbulkan kontradiksi dalam menentukan batasan-batasan kewenangan masing-masing pihak. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh keduanya. Faktor kedua adalah sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan investigasi atau penyelidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan KNKT dalam melakukan investigasi serta peningkatan sumber daya manusia bagi pihak kepolisian. Menyikapi penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil berdasarkan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 dan ketentuan hukum nasional serta beberapa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil dan upaya untuk mengatasinya, maka perlu adanya kebijakan pemerintah yang jelas mengenai penegakan hukum atas kecelakaan penerbangan sipil sampai ke tataran praktis, baik dalam hal investigasi kecelakaan penerbangan sipil maupun penggunaan hasil investigasi sebagai alat bukti sehingga tidak menimbulkan multitafsir serta dapat diketahui secara jelas batas kewenangan bagi KNKT dan Kepolisian dalam melakukan investigasi atau penyelidikan kecelakaan penerbangan sipil.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/141/050801854 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Jul 2008 09:22 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 12:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110036 |
Preview |
Text
050801854.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |