MahmudZeinFirmansyah, (2008) 2008Kajian Normatif Prinsip – Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (Haccp) Berdasar Sni 01-4852-1998 Tentang Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis Dalam Menjamin Keamanan Pangan Olahan Bagi Perlindungan Hukum Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Prinsip-prinsip Hukum dalam Pengaturan HACCP berdasar SNI 01-4852–1998 dan wujud perlindungan hukum bagi konsumen pangan olahan. Hal ini dilatarbelakangi dari konsekuensi logis adanya pertumbuhan produksi ini harus diimbangi dengan pengawasan dan jaminan dari pelaku usaha tentang keamanan produk-produk hasil usahanya berdasarkan standar – standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia. HACCP berdasar SNI 01-4852-1998 sebagai mekanisme untuk menjamin keamanan pangan perlu dikaji apakah prinsip-prinsip hukum yangada didalamnya sudah sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen pangan olahan yang berlaku secara umum. Maka metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan ( statue approach) dan konseptual approach , untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang telah ditetapkan secara normatif dengan memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan secara obyektif. Dan kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara peskriptif dengan dibantu penafsiran filosofis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prinsip – prinsip yang terdapat dalam Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Indonesia dalam kerangka upaya perlindungan hukum konsumen terhadap keamanan pangan konsumen adalah Prinsip Manfaat, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip keamanan dan keselamatan (The Best Interest for consumerism) dan prinsip kepastian hukum. Bahwa pertanggungjawaban produk ( Liability product ) adalah wujud dari perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin keamanan pangan olahan bagi konsumen sehingga urgenitas untuk menerapkannya dirasa sangat penting karena pertama Hak para konsumen pangan olahan di Indonesia yang bagian besarnya adalah rakyat sederhana perlu ditegakkan sebagai konsekuensi penghormatan hak-hak asasi manusia, kedua Liberalisasi perdagangan dunia membawa konsekuensi semua produk pangan olahan dapat saja rusak ataupun cacat sehingga ketika dikonsumsi dapat merugikan atau bahkan mencelakakan konsumen, ketiga Tata hukum positif yang berlaku di Indonesia selama ini belum memberikan solusi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, keempat kesulitan konsumen untuk melakukan pembuktian jika tanggungjawaba pelaku usaha hanya didasarkan pada adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kelima Manfaat product liability bagi perlindungan konsumen, sejalan dengan teori fungsional dari hukum, yang pada pokoknya menyoroti hukum dari aspek fungsi bekerjanya hukum itu didalam masyarakat
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2008/119/050801590 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Aug 2008 13:53 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 11:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110015 |
Preview |
Text
050801590.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |