PenthanaPutriOktaviyati (2007) Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal (Studi Di Kejaksaan Negeri Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai Kendala Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Nakal. Hal ini dilatar belakangi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak antara lain diatur tentang batas umur maksimum dan minimum anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (pasal 1 butir 1), jenis pidana dan jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 23, Pasal 24), serta Acara Pengadilan Anak (Bab V ) . Dimana hal tersebut menjadi dasar penelitian, yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal. Dalam penulisan skripsi ini, pertama kali membahas mengenai situasi umum Kejaksaan Negeri Batu, kedua mengenai tindakan-tindakan Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu, ketiga adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, dan terakhir mengenai upaya penyelesaian dari kendala yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara di lapangan. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji data dari berbagai catatan, literatur, karya tulis, karya ilmiah serta Undang-undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan proses penuntutan terhadap anak nakal. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum yang digunakan bagi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak nakal di Kejaksaan Negeri Batu adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan KUHAP. Namun, berdasarkan pelaksanaannya terdapat kendala dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal tersebut, yaitu (1) kendala yuridis: (a) sering terjadi pra penuntutan; (b) terjadi dilematis Undang-undang sehingga dapat menimbulkan celah hukum; (c) tidak dapat diterapkannya Pasal 31 KUHAP mengenai penangguhan penahanan dan (2) kendala tekhnis: (a) faktor psikologis anak yang ketakutan ketika dihadapkan dengan proses hukum; (b) tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dari negara; (c) Penuntut Umum tidak dapat mandiri; (d) tidak tersedianya biaya dari negara dalam perkara anak nakal; (e) adanya publikasi dalam perkara anak nakal menyebabkan berbagai pihak melakukan intervensi terhadap kinerja Penuntut Umum dalam perkara anak nakal. Sehingga dalam pelaksaannya menyebabkan suatu tahap penuntutan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhambat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu agar kendala tersebut tidak terjadi adalah Penuntut Umum mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan KUHAP dalam tahap penuntutan terhadap anak nakal, Kejaksaan melakukan pengawasan secara internal, serta upaya secara personil Penuntut Umum juga dibutuhkan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/7/050700748 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 18 Jun 2009 09:32 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 04:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109991 |
Preview |
Text
050700748.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |