RioIrnanda (2007) Pengawasan Peredaran Barang Cetakan oleh Kejaksan : studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan penelitian ini penulis membahas tentang Pengawasan Peredaran Barang Cetakan oleh Kejaksaan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : ( 1 ). Apa yang menjadi latar belakang dan dasar Kewenangan Kejaksaan Agung melakukan pengawasan peredaran barang cetakan ( 2 ). Bagaimana Kejaksaan Agung melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan. ( 3 )Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung di dalam upaya pengawasan terhadap peredaran barang cetakan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis bertujuan untuk melakukan analisis dan menguraikan pengawasan peredaran barang cetakan oleh Kejaksaan .Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah berupa data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta kajian kepustakaan. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, dapat dilihat realitas perkembangan perkara peredaran barang cetakan yang isinya dapat menggangu ketertiban umum dalam 1 tahun terakhir (kurun waktu tahun 2006-2007) di Kejaksaan Agung . ada 3 barang cetakan yang dilarang berdasarkan kepada Keputusan Jaksa Agung. Didalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan barang cetakan ini Kejaksaan memerlukan peran serta dari berbagai pihak tentunya dengan membentuk Clearing House yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi terkait serta peran serta masyarakat sendiri sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja kejaksaan didalam upaya pengawasan peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Faktor- Faktor Yang Menjadi Kendala Kejaksaan di dalam Pengawasan Peredaran Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Menggangu Ketertiban Umum adalah Sanksi Hukum lemah bagi para penerbit barang cetakan, Kemajuan teknologi disini tidak dibarengi dengan pengembangan hukum itu sendiri,Payung hukum didalam Pengamanan Peredaran Barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum sudah tertinggal jauh, Kurangnya aparat Kejaksaan Didalam mengantisipasi barang cetakan karena kendala bahasa dan kepekaan aparat Kejaksaan sendiri didalam penanganan barang cetakan yang isinya dapat menggangu ketertiban umum. Dari fakta –fakta diatas perlu adanya Kejaksaan sendiri perlunya peningkatan kinerja dari Kejaksaan dalam pengawasan barang cetakan dengan melakukan peningkatan kualitas berbahasa, membaca bahasa asing, kepekaan dalam menangani barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum didalam aparat kejaksaan itu sendiri serta meningkatkan kerja sama dengan instansi yang terkait serta masyarakat untuk menghadapi peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, hal ini dapat diwujudkan dengan sosialisasi juga kepada masyarakat mengenai peredaran barang cetakan yang memang mengganggu ketertiban umum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/332/050800309 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Feb 2008 10:06 |
| Last Modified: | 29 Oct 2021 01:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109966 |
Preview |
Text
050800309.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |