YuniaFitriDamayanti (2007) Kedudukan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk Pembelian Kendaraan Bermotor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian kreditur kepada debitur. Latar belakang penulisan skripsi ini berangkat dari selalu digunakannya klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana banyak ditemukan pada blanko-blanko dokumen perjanjian yang diterbitkan oleh beberapa lembaga pembiayaan. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian kreditur kepada debitur. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan kreditur untuk menekan dan memaksa debitur untuk mengikuti kemauannya, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Akibat hukumnya jika terbukti suatu perjanjian mengandung klausula eksonerasi maka berdasarkan proses pengadilan klausula tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan bagi kreditur, tidak bisa memaksa debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam klausula tersebut. Bila telah mengakibatkan kerugian terhadap debitur, maka debitur dapat menuntut ganti rugi kepada kreditur, dan berdasarkan pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen kreditur dapat dikenai sanksi pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denea setinggi-tingginya Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/285/050703205 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Dec 2007 10:12 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109926 |
Preview |
Text
050703205.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |