FitriHidayat (2007) Hambatan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen berkaitan dengan Kenaikan Tarif PDAM : studi pada Yayasan Lembaga Konsumen di Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tarif PDAM yang meningkat secara drastis dan tidak diinformasikan dengan baik oleh PDAM, menimbulkan reaksi dari masyarakat sebagai konsumen pelanggan PDAM. Karena bukan hanya tarif per meternya saja yang naik tetapi ditambah juga dengan biaya langganan. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur merupakan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini PDAM yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang disebut UUPK. Maka konsumen pelanggan PDAM yang merasa keberatan pun mengadu pada Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM). Untuk mengetahui hambatanhambatan yang dihadapi YLKM dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan kenaikan tarif PDAM, serta upaya YLKM untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan kenaikan tarif PDAM, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hambatan yang dihadapi YLKM secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu hambatan yang bersifat yuridis dan hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat yuridis bertumpu pada pengaturan sistem hukum baik pada UUPK maupun pada Peraturan Pemerintahnya yang belum mencakup segala hal. Sedangkan hambatan yang bersifat teknis menyangkut ketidakberanian konsumen memperjuangkan haknya, rendahnya pengetahuan konsumen, kurangnya sosialisasi, kualitas suber daya manusia, serta hambatan mengenai pengurus YLKM yang berprofesi ganda. Upaya YLKM untuk mengatasi hambatan yang bersifat yuridis tidak maksimal karena menyangkut peraturan perundangundangan yang ada. Upaya tersebut meliputi, YLKM menempatkan pengurusnya yang berlatar belakang pendidikan hukum pada bagian advokasi dan YLKM menggunakan cara negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan pengaduan, jika tidak dapat terselesaikan maka pengaduan tersebut diserahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan untuk mengatasi hambatan yang bersifat teknis, upaya YLKM meliputi memberikan motivasi pada konsumen untuk berani memperjuangkan haknya, meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan YLKM, fungsi dan peran YLKM serta prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu YLKM juga merekrut relawanrelawan untuk bekerja secara penuh pada YLKM. Berdasarkan uraian di atas, disarankan agar penyempurnaan peraturan perundangundangan mengenai perlindungan konsumen terus dilakukan, diperlukan adanya peningkatan sosialisasi mengenai keberadaan YLKM, berikut fungsi dan perannya pada instansiinstansi pemerintah agar tidak dipandang sebelah mata.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/227/050702703 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109911 |
Preview |
Text
050702703.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |