AnggunPrawestiDewi (2007) Analisis Kritis Kewenangan Eksekuatur Terhadap Putusan Arbitrase Yang Dimiliki Oleh Pengadilan Negeri : studi Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal dalam hal ini adalah lembaga arbitrase, terutama untuk memenuhi tuntutan percepatan dalam dunia bisnis, namun pelaksanaan putusannya hingga kini masih tergantung pada pengadilan, yaitu adanya keharusan dalam UU 30/1999 untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam praktek. Inilah yang ditakuti oleh para investor dari luar negeri, karena disinilah tampak kelemahan sistem arbitrase di Indonesia. Dalam upaya mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum dari diberikannya kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri serta akibat hukum yang ditimbulkannya maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Kemudian data dianalisis dengan metode intepretasi atau penafsiran yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum, serta metode argumentasi atau penalaran hukum. Berdasarkan penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pertimbangan hukum pemberian kewenangan eksekuatur terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan negeri adalah adanya paradigma litigasi yang telah berkembang dalam masyarakat indonesia, kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu sebagai peradilan semu (extra judicial) sedangkan pengadilan negeri berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) serta adanya faktor-faktor penghambat perkembangan penggunaan lembaga arbitrase yang menyebabkan lembaga ini tidak berwenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut berakibat tidak efektif dan efisiennya lembaga arbitrase, dibuktikan dengan beberapa kasus yang ada dimana putusan arbitrase justru dibatalkan oleh pengadilan negeri setelah didaftarkan sehingga lembaga ini pun kurang disukai bahkan tidak populer di kalangan pelaku bisnis yang ada di Indonesia maupun pelaku bisnis yang ada di luar negeri yang melakukan kerja sama dengan pelaku bisnis Indonesia. Menyikapi hasil pembahasan yang ada, perlu kiranya pemerintah menetapkan lembaga arbitrase sebagai lembaga peradilan negara yang mandiri dan sejajar kedudukannya dengan pengadilan negeri, yaitu dengan mengamandemen UU No. 30/1999 dan memberikan juru sita tersendiri agar dapat mengeksekusi putusannya sehingga lembaga ini menjadi lebih efektif dan efisien kemudian dengan sendirinya menciptakan iklim yang kondusif bagi investor domestik dan menciptakan daya tarik bagi investor asing agar bersedia datang ke Indonesia, serta merangsang pelaku bisnis asing untuk bertransaksi dengan pengusaha-pengusaha domestik dan berinvestasi di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/225/050702701 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 22 Oct 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109909 |
Preview |
Text
050702701.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |