FebrianyTriwijayanti (2007) Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada Di Australia Menurut Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963. (2) Hambatan pemberian perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963. (3) Alternatif pemberian perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang berada di Australia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hal ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang timbul dari perlindungan terhadap WNI yang berada di Australia tersebut, dengan mempergunakan aspek-aspek yuridis baik secara nasional maupun internasional. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap WNI yang berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler adalah berupa melakukan fungsi perwakilan, protes, memberikan asistensi, dan pengajuan tuntutan. Suatu fungsi perwakilan dapat diberikan terhadap kepentingan seluruh warga negara ataupun individu-individu tertentu yang memiliki kewarganegaraan agen perwakilan tersebut yang dalam hal ini adalah WNI. Kemudian, bentuk perlindungan yang lebih formal dilakukan dengan mengajukan protes kepada pemerintah dimana warga negara agen diplomatik itu berada yang dalam hal ini adalah Pemerintah Australia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di Australia dengan memberikan asistensi dapat memiliki berbagai macam bentuk, yaitu penyediaan informasi, penyediaan seorang penterjemah, pemberian bantuan hukum, sampai kepada pemberian bantuan keuangan. Jika protes tidak kunjung membuahkan hasil, maka bentuk lain perlindungan yang dapat diberikan oleh negara adalah dengan mengajukan tuntutan atas nama warga negaranya yang mengalami kerugian tersebut. Hambatan pemberian perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadapWNI yang berada di Australia menurut Konvensi Wina 1963 berupa keterlambatan perwakilan dalam mengetahui kasus, perbedaan peraturan dalam Konvensi Wina 1963 dengan peraturan menurut hukum setempat, dan tidak terpenuhinya persyaratan mengenai kewarganegaraan. Alternatif pemberian perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang berada di Australia berupa: perubahan sistem pada proses kerja perwakilan RI, notifikasi konsuler, dan perbaikan tata cara pelaporan diri. Dengan menilai fakta-fakta di atas, maka diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia dalam menangani perlindungan ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050703063 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Nov 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109874 |
Preview |
Text
050703063.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |