DianKurniaSari (2007) Dasar pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam memberikan Hak Pembebasana Bersyarat kepada Narapidana : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabya – Porong. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Dasar Pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Dalam Memberikan Hak Pembebasana Bersyarat Kepada Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabya – Porong). Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan yang harus dijalankan dan ditaati oleh seluruh Warga Negara Indonesia atau orang yang berada di Indonesia. Sebagai negara hukum tidak hanya mencari keadilan dalam hukum itu sendiri, tetapi juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar tercipta ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bersama. Pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, mengenai pelaksanaannya diatur dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap Narapidana. Dalam membuat laporan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan memakai landasan yuridis sosiologis (social legal research), maka pengumpulan data-datanya tidak hanya dengan data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bersyarat, tetapi data primer yang dilakukan dengan wawancara lisan dengan sejumlah petugas LAPAS Klas I Surabaya-Porong yang berwenang menangani masalah pembebasan bersyarat dan juga wawancara lisan dengan Narapidana yang sedang dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat yang ditentukan dengan purposive sampling. Adapun hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di LAPAS Kalas I Surabaya-Porong sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan bersyarat sebagai salah satu tahap pembinaan Narapidana mempunyai arti positif bagi Narapidana yang bersangkutan maupun bagi nasyarakat diluar lembaga. Untuk memperoleh pembebasan bersyarat diperlukan syarat-syarat baik berupa syarat substantif yang berkenaan dengan sikap dan pribadi dari Narapidana yang bersangkutan dan syarat administratif. Pembebasan bersyarat ini cukup efektif dalam pelaksanaannya karena selama ini didalam LAPAS Klas I Surabaya-Porong tidak ada Narapidana yang ditolak usulan pembebasan bersyarat-nya. Walaupun demikian untuk kendala yang dihadapi oleh Pembina dalam mencari atau memintakan surat pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga Narapidana (Litmas), penulis menyarankan agar petugas untuk aktif dalam mencari alternatif lain untuk mengatasi permasalahan tersebut, misalnya dengan cara mencarikan pihak keluarga yang lain dari Narapidana yang bersangkutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702980 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Nov 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109859 |
Preview |
Text
050702980.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |