DwiPutriHananingtyas (2007) Kendala Pelaksanaan Pengajuan Grasi Oleh Narapidana Seumur Hidup Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Remisi : studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat pengaturan mengenai grasi, yaitu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dalam pasal 1 ayat (1) bahwa : “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”. Bagi seorang Narapidana seumur hidup untuk dapat memperoleh remisi, terlebih dahulu harus mengajukan grasi yang disampaikan kepada Presiden. Dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peengaturan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, terutama dalam hal perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi Narapidana seumur hidup yang ingin memperoleh remisi. Dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah, antara lain : (1). Bagaimanakah pengajuan grasi oleh Narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya, (2). Apakah kendala-kendala yang timbul dalam pengajuan grasi oleh Narapidana seumur hidup, dan (3). Upaya apakah yang digunakan dalam mengajukan grasi, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Sehingga metode pendekatan yang sesuai dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan pelaksanaan ketentuan yang ada di lapangan, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan remisi terhadap narapidana seumur hidup yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selain itu hasil penelitian ini akan di analisa secara deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa data yang ada di lapangan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang pelaksanaan pengajuan grasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Surabaya dibandingkan dengan Pelaksanaan grasi yang ada dalam Undang-undang. Dalam hasil akhir penelitian ini telah diperoleh bahwa, pengajuan grasi yang terdapat pada LAPAS Klas 1 Surabaya, lebih ditekankan pada tata cara pengajuan permohonan remisi bagi narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dengan cara mengajukan grasi pada Presiden terlebih dahulu. Tata cara pengajuan grasi pada LAPAS Klas 1 Surabaya, dijelaskan lebih jelas dengan Keputusan Menteri Kehakiman yang tetap berpedoman pada ketentuan yang ada dalam Undang-undang tentang grasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana yang akan mengajukan grasi dan jangka waktu permohonan yang disampaikan narapidana. Selain itu terdapat beberapa upaya baik yang terdapat di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan, yang digunakan untuk mengatasi kendala yang timbul dari proses pengajuan grasi tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702580 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Sep 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 06:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109836 |
Preview |
Text
050702580.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |