Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia : studi Normatif Staatsblad No. 129 tahun 1917 dan SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 jo SEMA No. 4 tahun 1989

CakraTonaParhusip (2007) Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak menurut Sistem Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia : studi Normatif Staatsblad No. 129 tahun 1917 dan SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 jo SEMA No. 4 tahun 1989. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Cakra Tona Parhusip, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundangan yang Berlaku di Indonesia (Studi Normatif Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989) Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai masalah perbandingan pengangkatan anak menurut adat batak toba dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak seringkali dilakukan oleh masyarakat menyimpangi peraturan resmi yang berlaku, hal ini disebabkan karena peraturan perundangan yang ada tidak mampu mengakomodir adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan yang ada saat inipun merupakan produk hukum zaman penjajahan kolonial Hindia Belanda yang diperuntukan bagi orang Tionghoa yang tertuang dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan kemudian diatur kembali prosedur pelaksanaannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989. Di Indonesia banyak masyarakat adat yang mengenal pengangkatan anak, salah satunya adalah suku Batak Toba. Dalam upaya mengetahui prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Adat Batak Toba dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, serta membandingkan keduanya maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, menyusun secara sistematis dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum pengangkatan anak, sehingga dapat diabstraksikan dan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa menurut peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989 pengangkatan anak harus dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri, sedang masyarakat adat suku batak toba dalam proses pengangkatan anak hanya dengan cara mengadakan upacara adat berupa pemberian ulos dan suap nasi oleh keluarga orang tua kandungnya kepada anak angkat, dengan disaksikan para tetua adat dan keluarga orang tua angkatnya, baru kemudian untuk kepastian hukum memintakan surat keterangan pada Pengadilan Negeri bahwa telah terjadi pengangkatan anak menurut hukum adat. Bahkan kemudian penelitian ini mendapatkan hasil bahwa antara pengangkatan anak menurut adat batak toba ini dengan pengangkatan anak menurut hukum yang berlaku, akibat hukum yang ditimbulkan berbeda terhadap hubungan hukum dan kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Hubungan hukum anak angkat terhadap orang tua kandungnya menurut hukum adat tetap ada, sedangkan menurut hukum positif anak angkat dianggap telah putus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Kedudukan mewaris dimana anak yang diangkat berdasar hukum adat Batak Toba mewaris dari orang tua angkatnya sebatas harta pencaharian saja dan harta pusaka orang tua angkatnya kembali pada saudara orang tua angkatnya, sedang hukum positif kita mengatur bahwa anak angkat mewaris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, disarankan kiranya disusun suatu pengaturan mengenai pengangkatan anak yang lebih bercorak nasional dengan mengedepankan kepastian hukum serta mampu mengakomodir hukum adat istiadat suku bangsa di Indonesia dengan beragam perbedaanya baik dalam sistem kekerabatan, kedudukan anak angkat, dan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2007/050702436
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 25 Sep 2007 00:00
Last Modified: 28 Oct 2021 06:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109828
[thumbnail of 050702436.pdf]
Preview
Text
050702436.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item