GayatriPuspitaWardani (2007) Implementasi Asas Cepat, Tepat, Adil, dan Murah sebagai cita Hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : studi di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah implementasi asas cepat, tepat, adil, dan murah sebagai cita hukum UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Cita Hukum UU 2/2004 dapat ditemukan dalam bunyi konsiderans dan penjelasan umum UU tersebut, yang pada intinya menunjukkan semangat dan harapan untuk mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Menanggapi keberadaan UU 2/2004, ada pendapat yang pro dan ada pula pendapat yang kontra. Ada yang berpendapat bahwa UU 2/2004 ini lebih baik dari UU sebelumnya (UU 22/1957 jo. UU 12/1964), namun ada juga yang berpendapat bahwa UU 2/2004 ini sama saja dengan UU sebelumnya karena dirasa belum menjamin penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Namun yang jelas, dengan adanya UU 2/2004 ini, setidaknya ada kepastian hukum yang tidak ditemukan dalam UU sebelumnya. Artinya, dengan adanya putusan hakim PHI, proses berperkara tidak semakin berlarut-larut. Apalagi juga ada ketentuan yang memperbolehkan permohonan eksekusi jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian bersama yang telah disepakati para pihak atau tidak melaksanakan putusan hakim PHI. Menurut semua praktisi hukum yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini, UU 2/2004 ini sudah bagus, walaupun memang tidak luput dari kelemahan. Sekarang yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana implementasinya. Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana implementasi asas cepat, tepat, adil, dan murah, penulis melakukan penelitian di PHI pada PN Surabaya, dengan pertimbangan bahwa PHI Surabaya ini merupakan satu-satunya PHI dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ternyata cita hukum UU 2/2004 hanya menjadi euforia semata. Harapan untuk mewujudkan penyelesaian cepat, tepat, adil, dan murah hanya menjadi angan-angan saja selama masih saja ditemukan kendala, baik kendala dalam tataran normatif maupun kendala dalam tataran implementatif. Menyikapi fakta tersebut, maka perlu kiranya dilakukan revisi UU 2/2004 terkait ketentuan-ketentuan yang menghambat terwujudnya penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sedangkan pada tataran implementasi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dari para praktisi yang berkecimpung dalam proses PPHI untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh beberapa kendala yang menghambat penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050702116 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Aug 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109803 |
Preview |
Text
050702116.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |