DwiWahyuSetyorini (2007) Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi persaingan tarif pada ektor Angkutan Udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat : studi di Komisi Pen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan ini dilatar-belakangi oleh adanya praktek persaingan tarif pada sektor angkutan udara, dan belum adanya upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menganalisis optimalisasi peran KPPU di dalam mengatasi persaingan tarif pada sektor angkutan udara dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan KPPU dalam mengatasi jual rugi (predatory pricing) pada persaingan tarif di sektor angkutan udara. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan. Peran yang dilakukan oleh KPPU dalam mengatasi persaingan tarif pada sektor angkutan udara, meliputi: monitoring pelaku usaha, saran dan pertimbangan, dan penanganan pelaku usaha. Peran tersebut belum optimal, hal itu terlihat dari upaya yang dilakukan oleh KPPU hingga saat ini belum menampakkan hasil yang berarti. Hambatan yang dihadapi oleh KPPU antara lain: (a) internal: UU No. 5 Tahun 1999, kemampuan sumberdaya manusia di KPPU, dan tidak adanya kewenangan KPPU secara langsung dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha; (b) eksternal: kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPU, kurangnya perhatian dari masyarakat mengenai adanya persaingan tarif pada sektor Angkutan Udara, dan dari aspek pelaku usaha yaitu kurangnya kerjasama dengan pelaku usaha penyedia jasa Angkutan Udara. Upaya yang dilakukan KPPU, yaitu: (1) Upaya hukum: melalui perubahan UU No. 5 Tahun 1999, kerjasama dengan Dephub dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang penyedia jasa Angkutan Udara; (2) Upaya non hukum: Peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu terhadap pelaku usaha maupun terhadap kalangan umum melalui media cetak maupun elektronik. Menyikapi dari fakta-fakta diatas, penulis berpendapat bahwa seharusnya ada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan perannya di bidang advisory maupun yudikatif, sehingga secepatnya KPPU dapat segera mengatasi persaingan tarif pada sektor angkutan udara.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701816 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109781 |
Preview |
Text
050701816.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |