BayuNataBuana (2006) Studi tentang Tokyo MoU (Port State Control) tentang Kelayakan berlabuh dan berlayar bagi kapal-kapal Internasional dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup’. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda penting masyarakat international di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional mengenai "Human Environment" di Stockholm, Swedia dan khususnya setelah KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengkaji apakah aturan dalam Port State Control yang mengatur tentang kelayakan berlabuh dan berlayar bagi kapal – kapal Internasional yang berfungsi sebagai standar Internasional sejalan atau tidak dengan muatan materi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengulas upaya – upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengoptimalkan Port State Control dalam menunjang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU no. 23 Tahun 1997). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan content analysis. Pengkajian antara materi muatan Port State Control tentang kelayakan berlabuh dan berlayar bagi kapal-kapal internasional dengan UU no 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilihat dari beberapa kegiatan, yaitu: 1.Kegiatan domestic impact, 2. Kegiatan yang bersifat transboundary impact, maupun yang bersifat regional (regional impact) dan global (global impact), 3.Kegiatan yang dilakukan di luar wilayah negara-negara dengan dampak terhadap lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan hidup negara tertentu, kawasan tertentu dan terhadap elemen-elemen lingkungan global. Adanya fakta atau realitas di lapangan bahwa penerapan dan pelaksanaan inspeksi dari Port State Contol masih belum efektif, membuat Indonesia harus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkannya. Maka penulis menyimpulkan, meskipun materi muatan yang terdapat dalam Port State Contol sejalan dengan materi muatan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia masih perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk megoptimalkan Port State Contol. Upaya-upaya tersebut tentu saja harus mencerminkan suatu proses pembentukan hukum, pendidikan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Sehingga diharapkan Port State Contol dapat membantu dan mendukung pengelolaan lingkugan hidup terutama lingkungan laut di Negara Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701475 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jun 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109752 |
Preview |
Text
050701475.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |