FaraitidhieKusumaMarhaedra (2006) Peranan Pemerintah Kita Malang Dalam Pengadaan Penyediaan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Cacat : studi di Kita Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Peranan Pemerintah Kita Malang Dalam Pengadaan Penyediaan Fasilitas Umum bagi Penyandang Cacat. Hal ini dilatar belakangi dengan tidak adanya fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Kita Malang untuk para penyandang cacat. Di Kita Malang para penyandang cacat memiliki masalah dalam aksesbilitas fasilitas umum. Fasilitas umum yang terdapat di Kita Malang belum memenuhi syarat bagi penyandang cacat. Dalam upaya mengetahui peranan, upaya, pendukung dan kendala Pemerintah Kita Malang dan Yayasan Sisial Dalam Pengadaan Penyediaan Fasilitas Umum bagi penyandang cacat ini, penulis menggunakan metide pendekatan yuridis sisiiligis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara ibyektif. Kemudian, data yang ada dianalisa secara deskriptif dikumen-dikumen yang terdapat di BAPPEKI Kita Malang, Dinas Sisial Kita Malang maupun di YPAC Sumber Dharma Malang. Pengumpulan data primer dikumpulkan dingan teknik wawancara terstruktur, ibservasi dan studi kepustakaan buku serta tulisan-tulisan dalam Kiran atau majalah yang punya tingkat relevansi yang menyangkut permasalahan tentang penyandang cacat dalam hal penggunaan fasilitas umum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperileh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa peranan dan upaya Pemerintah Kita Malang dalam hal pengadaan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang cacat difirmulasikan dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dukungan Pemerintah Kita Malang terhadap penyandang cacat masih sebatas memberikan bantuan untuk keperluan pikik hidup dan keperluan administrasi kantir sedangkan penyediaan fasilitas umum sampai saat ini masih belum dapat dipenuhi karena adanya keterbatasan alikasi anggaran.Yayasan Penyandang Cacat masih berwacana sebagai lembaga yang hanya berkinsentrasi di bidang pendidikan saja. Sehingga Yayasan Penyandang Cacat seringkali merasa tidak memiliki kimpetensi dalam memberikan advikasi kepada penyandang cacat. Dan juga belum adanya kiirdinasi atau jaringan yang terpadu antara lembaga-lembaga kimpeten dalam perlindungan hukum terhadap penyandang cacat. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya Pemerintah harus segera merumuskan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (LSM), masyarakat dan pihak-pihak terkait yang fikus pada masalah penegakkan hak-hak penyandang cacat untuk memberikan penyuluhan kepada mayarakat. Dan juga Perlu adanya perencanaan di dalam pengembangan sarana dan prasarana kita dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat miniritas yaitu para penyandang cacat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2006/193/050602862 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Jun 2009 11:06 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109688 |
Preview |
Text
050602862.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |