RezkyFebriansyahPutra (2009) Perjanjian sewa-menyewa tanah di Kota Denpasar : analisis normatif substansi perjanjian Build Operate and Transfer yang disertai dengan penyerahan hak milik obyek. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai isi perjanjian Build Operate and Transfer berbasis sewa menyewa yang disertai dengan penyerahan hak milik atas obyek B.O.T. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya dua ketentuan yang berbeda, yaitu antara perjanjian Build Operate and Transfer dengan perjanjian sewamenyewa dalam perjanjian yang akan dianalisis. Perjanjian Build Operate and Transfer merupakan perjanjian yang menyebabkan beralihnya hak kebendaan, sedangkan perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian obligatoir yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam membuat perjanjian Build Operate and Transfer berbasis sewamenyewa, terutama dalam hal peralihan hak milik melalui tindakan penyerahan secara hukum berupa balik nama pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek B.O.T., serta penyusunan klausula dalam perjanjian yang menjamin terpenuhinya hak-hak dari para pihak. Dalam menganalisis isi perjanjian Build Operate and Transfer berbasis sewamenyewa mengenai penyerahan hak milik secara hukum atas obyek B.O.T. dan penyusunan klausula kontrak yang menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang melihat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, kemudian melakukan analisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal untuk memahami isi teks aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa sesuai dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian Build Operate and Transfer berbasis sewa-menyewa yang dianalisis tidak mengatur dan menyebutkan dengan tegas cara perolehan hak milik atas obyek B.O.T. melalui penyerahan secara hukum. Tidak adanya klausul penyerahan secara hukum atas obyek B.O.T. dalam perjanjian, dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang akan dihadapi oleh para pihak. Di samping itu, klausula mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian B.O.T. berbasis sewa-menyewa perlu diatur dengan benar. Hal ini diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam membuat perjanjian B.O.T. berbasis sewa-menyewa, untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal penting oleh para pihak dan notaris, yaitu adanya ketentuan yang mengatur dengan benar dan menyebutkan secara tegas mengenai peralihan hak milik atas obyek B.O.T. melalui penyerahan secara hukum, berupa balik nama pada dokumen yang berhubungan dengan obyek B.O.T., dipenuhinya syarat sah penyerahan atas obyek B.O.T., dan ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak harus ditegaskan dalam perjanjian.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH//2009/214/050902854 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Oct 2009 10:09 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109647 |
Preview |
Text
050902854.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |