Permana, DikaAditya (2012) Penentuan Harga Kur Dan Implikasi Kur Pada Petani Tebu Di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembangunan di sektor mikro menjadi penggerak utama sektor rill sebagai wujud dari proses pembangunan nasional, dimana hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah sekaligus mengindikasikan perubahan terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Usaha mikro adalah jenis usaha produktif milik orang dan/atau badan usaha perorangan (Sureyani, 2010). Dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro, serta memenuhi kebutuhan permodalan usaha mikro, pemerintah meluncurkan suatu trobosan dalam pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan menengah, yaitu penyaluran kredit yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat atau biasa dikenal dengan sebutan KUR. Pada akhir tahun 2010 proses penyaluran KUR semakin luas, KUR yang selama ini hanya disalurkan oleh enam bank terkait, saat ini penyaluran akan diperkuat dengan ikut berperannya semua Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penyaluran KUR per desember 2010 yang sudah mencapai 30,6 trililiun memang sudah memenuhi target. Jumlah ini memang terlihat cukup besar dan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp 30 Triliun. Namun dengan hanya jumlah orang yang mendapatkan kredit yaitu nasabah KUR sebanyak lebih kurang 3,6 juta orang, jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM, koperasi dan kelompok tani yang membutuhkan pinjaman. Jumlah UMKM dan kelompok tani yang membutuhkan kredit ada sebanyak 87,34 % dari jumlah yang ada di Indonesia atau sekirar 42,796 juta unit usaha. Dengan demikian jumlah nasabah yang tercover dengan program KUR sebanyak 3,6 juta orang baru 8,4 % dari jumlah UMKM, koperasi dan kelompok tani yang membutuhkan pinjaman (Sureyani, 2010). Perlu diperhatikan juga bahwa tolak ukur keberhasilan suatu program kredit tidak hanya dilihat dari aspek kemampuan penyaluran dan efektifitas pemanfaatan dana secara finansial, karena masih banyak tolak ukur lainnya yang perlu dikaji seperti kemampuan pengembalian dan pemanfaatan pinjaman oleh peminjam. Disini masih adanya berbagai isyu dan sinyalermen yang menyatakan bahwa program ini masih sulit di akses karena kalangan bank penyalur masih mensyaratkan adanya agunan yang cukup besar. Padahal dalam blue print sistem (rangka kerja terperinci sebagai landasan pengambilan kebijakan) penyaluran KUR yang merupakan program pemerintah, pemerintah tidak menyertakan agunan sebagai syarat dalam pengajuan kredit ini (dengan ketentuan 20 juta sebagai pinjaman maksimal ) karena KUR merupakan sekema kredit yang liquiditas debiturnya dijamin oleh lembaga penjamin yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut memang telah diambil kebijakan antara lain dengan menaikan jaminan pemerintah oleh lembaga penjaminan dari 70 % menjadi 80 %. Demikian juga telah dilakukan pengelompokan peminjam menjadi dua kelompok yaitu kredit untuk usaha mikro sampai dengan Rp 20 juta yang tidak memerlukan agunan dan kredit diatas 20
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2012/174/051201590 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 May 2012 13:11 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 21:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105985 |
Preview |
Text
RINGKASAN1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I,2,3,4,5.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI(2).pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |