Analisis Sinkronisasi Kebutuhan Daerah Dan Prioritas Nasional Dalam Dana Alokasi Khusus : Studi Kasus Bidang Pendidikan Dan Pertanian Kota Batu.

FajarSetoWaspodo (2010) Analisis Sinkronisasi Kebutuhan Daerah Dan Prioritas Nasional Dalam Dana Alokasi Khusus : Studi Kasus Bidang Pendidikan Dan Pertanian Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen Dana Perimbangan yang memiliki sifat specific grants. Karakter specific grants mengindikasikan adanya persyaratan yang harus dipenuhi ketika suatu daerah menerima dana yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya DAK lebih bernuansa topdown planning. Meskipun daerah diberikan ruang untuk berperan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, akan tetapi signifikansi dari peran daerah tersebut masih kecil, dengan hanya mengatur rincian anggaran dan penetapan lokasi. Hal ini kontradiktif dengan spirit otonomi yang menuntut kemandirian daerah, tentu -dalam kasus Indonesia- kemandirian disini bukan dalam arti kemampuan pembiayaan namun lebih kepada identifikasi potensi daerah dan pengembangannya. Hasil studi lapang menunjukkan bahwa DAK kurang fleksibel, baik dalam kemampuannya menangkap kebutuhan daerah maupun dalam praktek pelaksanaannya. Sifat kurang fleksibel tersebut tidak terlepas dari eksistensi Petunjuk Teknis yang selalu menyertai DAK. Ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Teknis DAK ditetapkan oleh Departemen Teknis yang bersangkutan, didalamnya diatur mengenai langkah penggunaan DAK secara detail hingga ke tingkat kegiatan, memang hal ini bisa dipahami sebagai upaya pemerintah pusat menyeragamkan output secara nasional, mengingat DAK didesain untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Namun dalam kenyataan, ketika ini dihadapkan dengan rencana kegiatan di tingkat daerah, akan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antar kegiatan, atau berpotensi pada tidak maksimalnya penggunaan anggaran yang bersangkutan. Pada akhirnya, harus muncul mekanisme koreksi atas ketidaksesuaian/ketidaksinkronan di tingkat daerah yang relatif menyita waktu. Bahkan di satu kasus, daerah justru tidak merancang kegiatan fisik prioritasnya dan hanya menunggu ketetapan kegiatan fisik melalui DAK, inilah wujud kontradiksi dana specific grants DAK dengan spirit otonomi yang menuntut kemandirian daerah. Walau demikian, dalam kasus yang lain, DAK mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang-bidang baru. Sedangkan untuk perkembangan bidang tsb dimasa mendatang, masih perlu dipertanyakan lagi, akankah mampu membawa kemandirian daerah, atau sama dengan "bidang-bidang senior" yang lain, tetap tergantung keputusan pusat?

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2010/47/051000439
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	24 Feb 2010 10:14
Last Modified:	24 Oct 2021 08:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104784

Text 051000439.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item