Girsang, Ruth Tria Enjelina (2018) Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb.1917 No 129). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129), dilatarbelakangi terdapat penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak, di dalam Sumber Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia adalah Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan Pengangkatan anak melalui Notaris, kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menggunakan Putusan Pengadilan, Masalah yang terjadi adalah Pengangkatan anak hanya dilakukan melalui Akta Notaris, tanpa dilanjutkan di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah : (1) Apakah kewenangan Notaris membuat Akta terhadap semua perbuatan, juga termasuk Pengangkatan Anak? (2) Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari status akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan Notaris? dan (3) Apakah Pengangkatan Anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris diluar sistem pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No 129) sudah dianggap sah menurut Hukum? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Metode Pendekatan Undang-undang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Negara Hukum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Notaris iv mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007 notaris memang tetap dibolehkan membuat Akta Pengangkatan Anak, namun akta tersebut hanya dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan di Pengadilan. Perlindungan Hukum preventif yang dilakukan adalah pengangkatan anak dilakukan dengan itikad baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Perlindungan Hukum Refresif mencegah adanya konflik terkait status akta yang dibuat sebelum adanya Peraturan Pemerintah 54 tahun 2007, akta tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris hanya sah sebagai perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, namun akta tersebut tidak dapat memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung ke orang tua angkat, jika tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, dapat menyebabkan batal demi hukum.
English Abstract
This research is based on different interpretation on authority of notary publics to issue a Child Adoption Deed. In Staatsblad 1917 Number 129 on Child Adoption, it is stated that Child Adoption is processed before a Notary Public. However, after the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007 on Child Adoption Process, it is mentioned that child adoption should also be based on court decision, which is in the contrary to reality where child adoption is only based on the deed issued by a Notary Public, not processed to the court. Therefore, research problems are presented as follows: (1) Does the authority of Notary Publics involve the issuance of Child Adoption Deed? (2) What are legal protection and legal certainty related to the status of Child Adoption Deed made before Notary Publics? And (3) Is child adoption done according to notarial deed which is not specifically included as Child Adoption Deed based on Stb. 1917 Number 129 considered legal? This research was conducted based on the method of normative law with statute approach, legal certainty theory, and the theory of state of law. Based on the research result, notary publics have authority to issue Child Adoption Deed based on Staatsblad. However, according to Government Regulation Number 54 Year 2007, the deed issued by notary publics is relevant only as a proof to be further proposed to the court. In preventive legal protection, the adoption is done for good will and it is done based on the provision applied, while Repressive legal v protection is aimed to avoid conflicts related to the issued deed before the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007, in which the deed is valid as long as it is not against the Government Regulation. The validity of deed made by a Notary Public is only restricted to the provision of Article 1320 of Civil Code, but it does not mean that rights and obligation of biological parents are transferrable to adopting parents unless court decision is made. Child adoption done not according to court decision is null and void.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.017 8/GIR/p/2018/041802390 |
| Uncontrolled Keywords: | FOSTER CHILDREN - LEGAL STATUS LAWS,ETC, ADOPTED CHILDREN, ADOPTED CHILDREN - LEGAL STATUS LAWS, ETC, NOTARIS, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child > 346.017 8 Adoption |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 07 May 2018 07:18 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 00:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10328 |
Preview |
Text
MKN Ruth Tria Enjelina G - 146010202111055.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |