Fiddini, Nafi`ah (2016) Kebijakan Ekologi Politik Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove Pantai Mayangan, Kota Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kualitas mangrove sebagai nursery ground atau tempat pemijahan bagi biota laut semakin menurun. Seperti terjadi di kelurahan Mayangan yang juga memiliki pantai berlumpur lahan mangrove namun dengan jumlah yang terus menurun. Sementara masyarakat nelayan selat Madura ini menggantungkan hidup pada hasil laut yang sekarang dalam kondisi tangkap berlebih atau overfishing. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam tata ruang pesisir serta pengelolaan terhadap mangrove itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan terkait pengelolaan mangrove yang diberlakukan pemerintah kota Probolinggo di kelurahan Mayangan. Menggunakan pendekatan aktor dalam konsep ekologi politik yang menempatkan pemerintah serta investor sebagai aktor utama politicized environment serta masyarakat sebagai grassroot actors yang menggambarkan bagaimana suatu kebijakan pemerintah diberlakukan di masyarakat. Hasilnya menunjukkan pemerintah memberlakukan kebijakan tesendiri di kelurahan Mayangan yakni konsentrasi pembangunan pada pelabuhan dan tidak untuk konservasi mangrove. Masyarakat kelurahan Mayangan tidak mempermasalahkan karena orientasi penghidupan mereka lebih kepada perolehan hasil perikanan yang didapatkan melalui kegiatan melaut. Kesimpulannya ialah pengelolaan mangrove pesisir kota Probolinggo sepenuhnya berada di tangah pemerintah setempat termasuk mangrove kelurahan Mayangan. Masyarakat nelayan tidak ikut andil dalam kebijakan serta penerapan kebijakan tersebut karena tidak adanya pelibatan dari pemerintah setempat kecuali himbauan dan larangan untuk tidak melanggar kebijakan yang berlaku. Mereka tetap memprioritaskan memperoleh hasil laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
English Abstract
Quality of mangroves as nursery grounds or spawning sites for marine life decreases. As happened in the village Mayangan which also has a beach muddy mangrove land but the number continues to decline. While this Madura strait fishing communities depend on the sea are now in a state of excessive fishing or overfishing. This condition can not be separated from the governments policy of spatial management of the coastal and mangrove itself. The aim of this study is to determine the policies related to the management of mangrove imposed Probolinggo city government in the village Mayangan. Approaching the actors in the political ecology concept that puts the government and investors as a major actor politicized environment and society as a grassroots actors that illustrates how a government policy imposed on society. The result showed that the government enforce its own policy in sub Mayangan the concentration of development in the port and not for mangrove conservation. Mayangan village communities are not concerned because their livelihood orientation more to the acquisition of fishery products obtained through fishing activities. The conclusion is that the management of coastal mangrove Probolinggo town entirely in the hands of local governments, including mangrove village Mayangan Fishing communities are not taking part in the policy and the implementation of these policies in the absence of involvement of local government unless the appeal and prohibition to not violate policies. They continue to prioritize acquire marine products to meet the daily needs of the economy.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FBS/2016/166/ 051601284 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 306 Culture and institutions |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Budaya > Antropologi Budaya |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Mar 2016 10:34 |
| Last Modified: | 14 Mar 2016 10:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/102027 |
Actions (login required)
 |
View Item |