Uno, Kasalla Lynk (2018) Analisis Ketidakpatuhan Jepang Terhadap Keputusan International Court of Justice Pada Tahun 2014 Tentang Whaling in the Antarctic (Australia V. Japan: New Zealand Intervening). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Selama ratusan tahun, paus telah diburu secara komersial untuk daging dan minyak mereka yang mendorong beberapa spesies dari hewan ini terancam punah. Maka pada tahun 1946 dibentuklah International Convention of The Regulations of Whaling (ICRW). Konvensi ini memiliki fungsi sebagai regulasi internasional terkait isu whaling. Kemudian pada tahun 1982, IWC mengeluarkan moratorium pelarangan penangkapan semua spesies paus untuk tujuan komersil. Jepang sendiri merupakan negara pro-whaling yang memiliki kepentingan menangkap ikan paus sebagai sumber pangan dan budaya tradisional masyarakatnya. Untuk tetap dapat menangkap ikan paus, Jepang melakukan penelitian ilmiah melalui program JARPA seperti yang diperbolehkan dalam Pasal VIII ICRW. Namun dalam penerapannya Jepang kerap kali melakukan pelanggaran, Australia sebagai salah satu negara anggota IWC mengajukan tuntutan atas JARPA II hingga akhirnya pada tahun 2014 Jepang ditetapkan bersalah oleh ICJ karena terbukti melanggar beberapa pasal ICRW dan dilarang untuk mengeluarkan progam serupa kedepannya. Bukannya mentaati keputusan ICJ tersebut, Jepang justru merevisi program lama mereka dan mengeluarkan kebijakan baru bernama NEWREP-A. Hal tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan ketidakpatuhan oleh negara anggota IWC sendiri dan NGO diseluruh dunia. Untuk itu penulis menggunakan teori milik Andrew T. Guzman, Compliance-Based Theory untuk menganalisis ketidakpatuhan Jepang terhadap keputusan ICJ pada tahun 2014. Terdapat dua variabel yaitu, sanksi reputasi dan sanksi langsung untuk menjelaskan sikap negara untuk patuh atau tidak terhadap suatu hukum internasional. Berdasarkan teori tersebut penulis akan melihat parameter dari masing-masing sanksi untuk menganalis penyebab ketidakpatuhan Jepang.
English Abstract
For hundreds of years, whales have been hunted commercially for their meat and oils that drive some of their species endangered. In 1946 the International Convention on the Regulation of Hunting Whale (ICRW) was established as an international regulation on the issue of whaling. Then in 1982, the IWC issued a moratorium on the prohibition of the capture of all whale species for commercial purposes. Japan itself is a pro-whaling country that has the interest of whaling as a traditional culture and food resources. To be able to catch whales, Japan conducts scientific research through the JARPA program as permitted in Article VIII ICRW. But under this permit, Australia accused Japan of failing to observe in good faith the zero catch limit in relation to the killing of whales and bring this case to International Court of Justice in 2010. Finally in 2014, the Court decided Japan violates several articles of ICRW and Japan shall revoke any extant authorization, permit or licence to kill, take or treat whales in relation to JARPA II in the future. Instead of obeying the ICJ's decision, Japan revised their old program and issued a new policy called NEWREP-A. It is an act of non-compliance by IWC member states and NGOs around the world. The author uses Andrew T. Guzman's Theory, Compliance-Based Theory to analyze Japan non-compliance against ICJ's decision in 2014. It contains two variables, reputational sanction and direct sanction to explain the state's behaviour to comply or not toward international law. Based on this theory the author will look at the parameters of each sanction to analyze the cause of Japan non-compliance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2018/76/051802532 |
| Uncontrolled Keywords: | Whaling, Ketidakpatuhan, JARPA II, NEWREP-A, ICJ, IWC, Compliance Based Theory. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.109 52 Foreign policy and specific topics in international relations (Japan) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 May 2018 06:49 |
| Last Modified: | 14 Jun 2024 06:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10194 |
Preview |
Text
kasalla.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |