Marendra, Yessi Mayangsari Putri (2018) Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn.Niaga.Smg Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707k/Pdt.Sus-Pailit/2015 Mengenai Pemenuhan Syarat Perdamaian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam perkara yang bermula saat PT. Kusuma Putra Santosa dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg, sehingga Tim pengurus mengadakan agenda Rapat Pemungutan Suara atau voting Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur. Tanggapan dari PT. Bank Negara Indonesia yang merupakan salah satu kreditur separatis menolak rencana perdamaian karena tagihan yang diakui dan dijadikan dasar bagi proposal perdamaian tidak sesuai dengan diajukan pertama kali. Akan tetapi,hakim tetap mengesahkan rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Hingga PT Bank Negara Indonesia selaku kreditur separatis mengajukan upaya hukum tingkat kasasi karena merasa syarat perdamaian PKPU tidak terpenuhi. Dari latar belakang diatas, terdapat permasalahan hukum dari Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai pemenuhan syarat perdamaian. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim ke dua putusan tersebut akan dilihat dari sesuai atau tidaknya yang ada pada ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif yang dimana penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case-Approach) Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap Hakim dalam mengambil putusan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya keadilan hukum dan kepastian hukum.
English Abstract
In the final exam, that started when PT. Kusuma Putra Santosa PKPU's circumstances based on the decision of Commercial Court No. 05 / Pdt.Sus-PKPU / 2014 / PN.Niaga.Smg, so that the Management Team holds the agenda of the Polling Meeting or voting of the reconciliation Plan submitted by the debtor. Response from PT. Bank Negara Indonesia, which is one of the separatist creditor, rejected the reconciliation plan because the bills recognized and used as the basis for the peace proposal did not match the first proposed. However, the judge continues to pass the reconciliation plan into a reconciliation treaty with legal considerations. Until PT Bank Negara Indonesia as a creditor of separatist filed a cassation appeal because it felt that PKPU's terms of reconciliation were not fulfilled. From the above background, there has legal issue Basic Judge Consideration The Niaga Court In Desicion Number 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg And Desicion Of The Mahkamah Agung Number 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 About Fullfilment Of The Reconciliation Term. With the basic of judges' consideration to these two decisions will be seen from the suit or absence provided in the provisions of Article 281 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. The research that the author thoroughly is the normative juridical in which the study has a focus on reviewing relevant legislation or relevant documents to address legal issues and conduct literature review or secondary materials in the form of books relating to legal issues. The approach used is the Statutory Approach and CaseApproach. The legislation to be reviewed is Article 281 of Law Number 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligations. Therefore, by doing this research, the authors hope the Judge in taking the decision on the basis of considerations in accordance with the existing law in order to create legal justice and legal certainty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/119/051803373 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 02 May 2018 02:40 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10082 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (911kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (581kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (701kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (165kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (861kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (589kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |