Guritno, Adipati Yudha (2018) Harmonisasi Kewenangan Kementerian Perhubungan Dan Pekerjaan Umum Dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Umum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pertumbuhan dan perkembangan transportasi di Indonesia semakin berkembang mengharuskan instansi terkait untuk melakukan penataan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan guna menunjang kegiatan transportasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menyediakan aturan tersendiri yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pembinaan dan pembagian kewenangan terhadap beberapa instansi terkait. Pembagian kewenangan pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada beberapa Kementerian menunjukan adanya pembatasan kewenangan dalam lingkup bidang yang sama, khususnya kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum akibatnya terjadi inefektivitas proses pelayanan publik, dan permasalahan penanggungjawab.Dalam pelaksanaannya di lapangan pembagian kewenangan dalam lingkup yang sama ini dapat menyebabkan permasalahan penanggungjawab mengenai pembangunan sarana dan prasarana jalan, atau lalu lintas dan transportasi sehingga diperlukan harmonisasi kewenangan kedua kementerian tersebut. Diharapkan dengan harmonisasi kedua kementerian tersebut dapat meningkatkan kepuasaan publik terhadap layanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana desain harmonisasi kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kementerian Perhubungan dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan menggunakan angka-angka. Dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni untuk mengkaji penegakan hukum terutama dalam kasus harmonisasi kewenangan kementrian dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. x Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa kebutuhan akan harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi ini tentunya juga harus berdasarkan pemberian atas kemampuan dan kebutuhan. Serta adanya sebuah pelimpahan kewenangan antar kementerian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi kewenangan ini dilakukan karena dalam prakteknya fungsi yang dimiliki mengatur satu objek yang sama. Dengan demikian harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik. Kewenangan yang diberikan kepada kementerian perhubungan merupakan pilihan tepat, karena dalam salah satu tugasnya kementerian perhubungan melakukan kebijakan dan perumusan dalam pelayananan kepada masyarakat di bidang lalu lintas jalan. Kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas jalan.
English Abstract
The growth of transportation in Indonesia has demanded related institutions to plan and develop the traffic systems and public transports. The development of road infrastructure is required to support the transportation. The Indonesian government has issued Law Number 22 Year 2009 as a special regulation to regulate traffic systems and public transports. This Law regulates all which is related to road traffic and transports, including training and authority distribution to related organisations. The authority delegation as stated in Law Number 22 Year 2009 regarding traffic systems and public transports to several ministries implies that there is restriction in the use of authority of the same field, especially that related to training and the development of traffic by the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works. This restriction leads to ineffectiveness in the process of public services and those related to accountability. In reality, authority distribution under the same field could trigger a problem of who is to be responsible for the development of road, traffic, and transportation infrastructure. This issue requires the harmonisation of the authorities of the two ministries. It is expected that the harmonisation raise public satisfaction toward services of traffic and road transport. This research is focused on how Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 year 2009 has been implemented and how harmonisation of authorities between the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works is designed according to Law Number 22 Year 2009. This research is aimed to analyse and identify the implementation of Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 Year 2009 on Authorities of Ministry of Transportation and Ministry of Public Works related to traffic systems. This research employed qualitative method in which all data was explained in descriptive writing instead of in figures. Normative-juridical research method was also applied to help to study law enforcement especially regarding issue of harmonisation of authorities provided in Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Public Transports. Normative legal research is focused on studying documents in which secondary data such as Legislation, court decision, legal theories, and scholars’ notions were involved in the research process. Samples were taken by observing the field through interview with the member of Traffic Police Unite of Sub-regional Police Department (Satlantas Kepolisian Polres) of Malang. The data was analysed by applying qualitative-descriptive method in which explanation is described through well-organised words in sentences in logical, chronological, and effective way. From the research results obtained, it is concluded that the harmonisation of authorities between the ministry of transportation and the ministry of public works is highly required to optimise the development of road traffic. The harmonisation should also be based on the need and capability, and there should also be authority delegation between ministries in the form of Legislations. The harmonisation of authorities is encouraged because, in practice, the function xii regulates one same thing. Therefore, the harmonisation is expected to give a better road traffic services. Delegating authorities to the Ministry of Transportation is seen as a right decision because making policy and formulation of services given to public regarding road traffic services is one of the tasks of the ministries. The authorities held by the ministries are expected to be able to bring to a better and more efficient policy to provide public services in road traffic.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/106/051803360 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.094 Road transportation > 343.094 6 Vehicle operation and traffic control |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 02 May 2018 02:09 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10070 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (225kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (368kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (384kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (175kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (814kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (88kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |