Qorni, Uwais Deffa I (2018) Makna Kepentingan Nasional Terkait Penggunaan Ciptaan Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Oleh Pemerintah Dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran hak cipta apabila mencantumkan dengan jelas sumbernya dan bersifat nonkomersil. Penggunaan karya-karya berhak cipta dijelaskan didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Makna dari kepentingan nasional dan penggunaan tanpa izin didalam pasal tersebut dirasa tidak jelas dan multitafsir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa makna kepentingan nasional menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perbandingan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang penggunaan suatu ciptaan oleh Pemerintah dengan memberikan imbalan. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sistematis, teknik analisis deduktif, dan teknik analisis gramatikal guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1.) Berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-XIII/2015 yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 maka hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Dan yang dimaksud dengan kepentingan nasional merupakan mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pemegang hak cipta dengan tidak mengurangi kepentingan pemegang hak cipta dengan cara menggunakan ciptaan dengan penggunaan yang wajar. 2.) Penggunaan ciptaan tanpa izin oleh pemerintah di Amerika Serikat dapat didasarkan pada kontrak antara pemegang hak cipta dengan pemerintah namun tidak memerlukan kontrak apabila ciptaan tersebut termasuk dalam hak eksklusif. Penggunaan ciptaan tanpa vi izin oleh pemerintah di Uni Eropa mendasarkan pengaturan pada masing-masing negara anggota dengan dasar Dirrective 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related right in the information society. Dari kesimpulan tersebut, penulis memiliki saran 1.) Indonesia merupakan negara hukum seyogyanya dalam pembuatan perundang-undangan harus menggunakan frasa-frasa yang tidak multitafsir atau memberikan penjelasan akan suatu frasa dalam undang-undang sehingga tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 2.) Setiap orang dianggap tau hukum sehingga para pemegang hak cipta harus senantiasa melek hukum dan mengawasi karya-karya ciptaannya digunakan oleh siapa, dengan tujuan apa dan telah memberikan imbalan atau belum.
English Abstract
A person is not deemed to be a copyright infringement if it clearly states the source and is noncommercial. The use of copyrighted works is described in Article 51 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2014 which reads "The Government may organize the announcement, distribution or communication of a work by radio, television and / or other means for the national interest without permission of the Copyright Holder, provided that it is compulsory to provide compensation to the Copyright Holder. The significance of national interest and unauthorized use in the article is deemed unclear and multi-interpretive. Based on this background, the legal issues presented in this study are how the analysis of the meaning of national interest according to Article 51 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright and how to compare with the United States and the European Union on the use of a creation by Government by giving rewards. To answer the above problem, this normative law research uses approach of legislation, case approach, and comparison approach. Legal material related to the problem studied was obtained through literature search. The legal materials that have been obtained are analyzed using systematic analysis techniques, deductive analysis techniques, and grammatical analysis techniques to address the legal issues that have been formulated. Based on the decision of the Constitutional Court Number 52 / PUU-XIII / 2015 which refers to Article 33 of the 1945 Constitution, the copyright has a social function in the sense that it can be limited to the public interest. And what is meant by the national interest is to prioritize the public interest and override the interests of the copyright holders by not reducing the interests of the copyright holders by using the creation with reasonable use. 2.) The use of unlicensed creations by governments in the United States may be based on a contract between the copyright holder and the government but does not require a contract if the invention belongs to an exclusive right. The use of unlicensed creations by governments in the EU bases the regulation on individual member countries on the basis of Dirrective 2001/29 / EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 information society. viii From the conclusion, the authors have suggestions 1.) Indonesia is a legal state should in the making of legislation should use the phrases that are not multiple interpretations or provide an explanation of a phrase in the law so as not to be misused by irresponsible elements . 2.) Everyone is deemed to know the law so that the copyright holders must always be legally literate and oversee the works of his creations used by whom, for what purpose and has been rewarded or not.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/111/051803365 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 4 Specific crimes and classes of crime (Violent offenses against property) > 345.026 44 Specific crimes and classes of crime (Vandalism) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng Moelyono |
| Date Deposited: | 30 Apr 2018 06:58 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10060 |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (116kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (146kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (81kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (284kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (141kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (192kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (272kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |