DennyFelano (2009) Kajian normatif terhadap Perjanjian Sister City antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou ditinjau dari perspektif Hukum Perjanjian Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Secara terminologi pengertian dari Perjanjian Sister City adalah kerjasama antara Pemertintah Kota di Indonesia dengan Pemerintah Kota atau yang setingkat di Luar Negeri. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (Sister Province/Sister City) dilakukan dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing – masing. Perjanjian sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2005 di Guangzhou yang meyepakati kerjasama dibidang : 1. Manajemen Pemerintahan 2. Promosi Usaha 3. Perdagangan dan Pariwisata 4. Seni Budaya & Pendidikan 5. Pemuda dan Olahraga Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mekanisme Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan perjanjian internasional yaitu adanya dua mekanisme yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Departemen terkait, yaitu Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri. Dimana masingmasing Departemen ini mengeluarkan peranturan yang tertuang dalam Permenlu dan Permendagri. Masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen terkait ini, menonjolkan peran yang besar pada peraturan masing, seperti dalam Permenlu sangat dominan peran Departemen Luar Negeri, sedangkan sebaliknya dalam Permendagri sangat dominan peran Departemen Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan mekanisme dalam melakukan perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/2009/8/050900383 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Feb 2009 08:45 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 04:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100288 |
Preview |
Text
050900383.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |