Peran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi)

-, Rahmat (2017) Peran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Studi Pada Peran dan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

DPRD Kota Malang terus mengupayakan dalam menguatkan dan meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi. Salah satu bentuk peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang tersebut tertuang pada peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Pada tataran pemerintah daerah, DPRD Kota Malang sebagai menyerap aspirasi masyarakat melalui peran dan fungsi tersebut untuk menguatkan dan meningkatkan secara baik pengawasan pada program legislasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dan pihak Swasta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian di DPRD Kota Malang,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Kelurahan Blimbing, dan Masyarakat Kelurahan Blimbing Kota Malang. Penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif peneliti akan lebih mudah mengambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi Pengawasan, DPRD Terdahap Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah berjalan cukup baik. Tetapi, belum mencapai tujuan secara baik dalam melakukan pengawasan oleh DPRD Kota Malang. Tujuan utama yakni peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi disekitar lingkungan kelurahan blimbing blum secara baikl.antusiasme masyarakat tinggi pada saat pembangunan namun sebagian menurun pada saat melakukan pengawasan menara yang telah dibangun. Hal tersebut memperlihatkan masyarakat tetap membutuhkan tanggapan secara jelas dari pemerintah pada penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

English Abstract

DPRD Malang continued to intervene in the strengthen and enhance the role and functions of the supervisory organization of the telecommunications tower. One form of the role and functions of the LEGISLATIVE oversight of Malang is stated on the applicable local number 6 Year 2013 About Organization of the telecommunications tower. At the level of local government, DPRD Kota Malang as absorbing the aspirations of the community through the roles and the functions to strengthen and improve in good oversight on the program area legislation Government of Malang and party Private. This research uses qualitative research types. Location research in the DPRD Kota Malang, the regional development planning Board (BAPPEDA), Office of communications and Informatics (Diskominfo), Department of public works and Housing (DPUPR), Village, Neighborhood Communities and Blimbing Blimbing Malang. This research is descriptive research using this type of researcher's researcher will more easily describe and describe a phenomenon with regard to issues that are examined. The results of this study indicate that the role and function of LEGISLATIVE oversight, Terdahap organization of the telecommunications tower based on applicable local number 6 Year 2013 About Organization of the telecommunications tower has been running pretty well. However, it has not yet reached the goal well in doing oversight by PARLIAMENT of Malang. The main goal i.e. the increased knowledge and awareness of the community towards the construction of a telecommunications tower around the neighborhood environment blimbing blum in baikl. enthusiasm high society at the time of construction but some declining at the moment perform supervision of the tower which had been built. It showed the public still need responses clearly from the Government on organizing the Telecom Tower in accordance with local regulations.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2017/1130/051712149
Uncontrolled Keywords:	Peran dan fungsi Pengawasan DPRD,
Subjects:	300 Social sciences > 328 The legislative process > 328.3 Specific topics of legislative bodies > 328.34 Powers, privileges, restrictions
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	06 Dec 2017 04:08
Last Modified:	29 Oct 2024 08:04
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6527

Text SKRIPSI RAHMAT.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item