Mustaqimah, Imroatul (2017) Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kraksaan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia selain kelahiran dan kematian. Seiring berjalannya waktu, dalam perkawinan pasti ada perselisihan pendapat, pertengkaran kecil, yang jika tidak diselesaikan dengan xv baik, akan memicu terjadinya perceraian. Pada skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membahas tentang upaya damai pada perkara perceraian. Tentang bagaimana penerapan nyata proses upaya perdamaian dalam pengadilan agama, serta dampak terhadap angka perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat Rumusan Masalah (1) Bagaimana efektifitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama dalam paya menekan angka perceraian? (2) Faktor – Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang difokuskan pada suatu aturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat hubungan hukum dengan gejala social, yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara rinci tentang hambatan pelaksanaan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Upaya Perdamaian dalam Menekan Angka Perceraian di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa efektifitas pasal tersebut terhambat oleh beberapa faktor. Pada tahun 2014 jumlah perkara perceraian yang diputus 2355, pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan angka perceraian yaitu 2254 dan pada tahun 2016 angka perceraian naik kembali menjadi 2368 perkara. Pengadilan Agama Kraksaan telah melakukan prosedur berperkara sesuai dengan undang- undang yang belaku. Upaya perdamaian yang dilakukan pada sebelum proses persidangan yang dilakukan oleh mediator, dan pada saat persidangan berlangsung yang dilakukan oleh hakim. Namun,tingkat keberhasilan upaya perdamaian yang diupayakan oleh hakim sangatlah kecil, terdapat faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya perdamaian meliputi faktor kualitas pendidikan yang kurang menyebabkan kualitas SDM yang rendah, faktor kebudayaan, faktor kejiwaan atau mental, faktor lingkungan. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya menekan angka perceraian melalui upaya perdamaian belum efektif. Penerapan pasal tersebut di Pengadilan Agama Kraksaan belum berjalan secara efektif, ditandai dengan masih tingginya angka perceraian yang terjadi, dan adanya hambatan – hambatan dalam proses perdamaian, maka dengan demikian salah satu tujuan hukum yaitu kemafaatan hukum belum tercapai. Dikarenakan masih banyaknya faktor yang menghambat upaya perdamaian baik faktor dari kesadaran masyarakatnya, maupun dalam faktor sarana dan prasaranana dalam proses perdmaian
English Abstract
A Marriage is one of the law events that happen in human life besides nativity and death. As time goes by, in marriage, there must be a different opinions and small arguing. If there is no problem-solving, it will be trigger a divorce. In this undergraduate thesis, the researcher will discuss a problem about the effectiveness article number 31, government ordinance number 9 year 1975 about the implementation of the article number 1 in year 1974 about marriage. That will discuss xvii about making truce in divorce issue about how the real implementation and the process of truce in religious court and the effect towards divorce rate. According to the background of the study, the researcher issued research problems 1) How the effectiveness of article number 31 Government Ordinance in year 1975 about the implementation of article number 1 in year 1974 about marriage in religious court due to press the divorce rate? 2) What are the factors that will obstruct the implementation of article number 31 Government Ordinance number 9 in year 1975. The researcher used emphirical jurisdiction research method that will be focused on a law rule that is connected with the reality in the field. The researcher used sociologist jurisdiction approach method that is looking at law connectivity with social phenomenon that will be described and analyzed in details about the obstacle of the implementation article number 31 Government Ordinance number 9 in year 1975 about making truce and pressing the divorce rate in Probolinngo. The result of the study showed that the effectiveness of the article obstruct by the several factors. It is proved with increasingly of divorce rate in the last three years. In 2014, the divorce cases ended in 2355. In 2015, there is a minor decreasing of divorce rate; 2254 and in 2016, the divorce rate upraising until 2368 cases. Kraksaan Religious Court have done the cases procedure according to the applicable law. Peace efforts were made before a proceeding conducted by a mediator, and at the time the proceedings took place performed by judges. However, the level of success of the peace effort by the judges is very small, there is a factor – factors restricting the provision of peace efforts include less quality of education factor causing lower quality of human resouce, cultural factors, psychiatric or mental factors, environmental factors. From the above research results can be concluded that the effort of pressing the divorce rate through peace efforts have not been effective. The implementation of the article in religious court in Kraksaan not working effectively. It seems that the high number of divorce rate happens and the obstacle that is found in the truce process. so then, one of the purpose of thelaw i.e Law Fidelity is not reach yet.Due to the large number of factors that still hamper the peace efforts either factors of the awareness of the society, or in the infrastructure and facilities in the peace process.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/250/051709611 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions > 346.016 6 Divorce, annulment, separation |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2017 02:23 |
| Last Modified: | 11 Nov 2020 06:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3548 |
Actions (login required)
 |
View Item |