Relasi Kuasa Pendamping Program Keluarga harapan (PKH) dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada implementasi PKH di Kabupaten Malang

Haliim, Wimmy and Prof. Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si and Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP., M.Si and Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D (2024) Relasi Kuasa Pendamping Program Keluarga harapan (PKH) dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada implementasi PKH di Kabupaten Malang. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kebijakan sosial di Indonesia bertujuan untuk melakukan pembangunan sosial yang tujuannya adalah menekan angka kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan sosial di Indonesia adalah Program Keluarga harapan (PKH). Di Indonesia, kebijakan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang menjelaskan bahwa dana bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tentatif dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Namun, implementasi PKH membuktikan adanya kecenderungan bantuan sosial yang dikelola oleh struktur penguasa daerah dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekataan fenomenologi karena berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang suatu fenomena dari satu gejala yang tampak, tetapi berusaha untuk menggali makna dari gejala tersebut. Penelitian ini berlokasi di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Proses implementasi Program Keluarga Harapan disejelaskan secara deskriptif oleh peneliti untuk memperjelas bagaimana proses dan alur dari implementasi PKH. Kemudian dalam pembahasan penelitian, peneliti membahas produksi pengetahuan dibangun oleh penerima PKH sebagai konsekuensi design kelembagaan PKH yang diatur secara sistematis di Kabupaten Malang. Pada pembahasan tersebut peneliti menjelaskan bagaimana mentalitas dan jenis-jenis kemiskinan, produksi pengetahuan komunal PKH dalam perspektif kekuasaan dan pengetahuan Michel Focault, Ketergantungan PKH terhadap KPM, dan temuan terkait patologi birokrasi & sosial pada implementasi PKH. Dampaknya, patologi birokrasi dan sosial yang terjadi pada implementasi PKH merupakan hasil dari pemaknaan yang dimiliki oleh pendamping PKH dan KPM. Pemaknaan yang tidak linear dengan tujuan program cenderung menciptakan perilakuperilaku menyimpang yang justru membuat tujuan program tidak dapat tercapai. Sehingga KPM dan pendamping PKH akan selalu tunduk dengan kekuatan dan kekuasaan yang jauh lebih besar. Pada pembahasan Patologi Birokrasi dan Sosial pada implementasi PKH inilah yang kemudian menjadi jembatan bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan berikutnya, peneliti membahas tentang bagaimana relasi kuasa antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH mampu membangun, memelihara, dan memodifikasi perilaku kolektif sebagai wujud pertukaran sosial yang berkelanjutan. Pada pembahasan ini, temuan peneliti adalah adanya relasi kuasa, intervensi politik dan politisasi PKH yang di lihat dari pendekatan relasi kuasa dan pertukaran sosial dengan sub pembahasan Analisa pendekatan relasi kuasa dan pertukaran sosial pada relasi pendamping PKH dan KPM, adanya intervensi Politik Pada Implementasi PKH (analisis perspektif Pertukaran Sosial), Reward and Punishment: Pertukaran Sosial Antar Aktor, dan Politisasi Program Keluarga Harapan: Perspektif Pertukaran Sosial. Sehingga permasalahan tersebut akan diatasi dengan model kebijakan sosial yang peneliti buat. Peneliti menjawab dengan menawarkan konsep dikotomi politik-administrasi dan model campuran antara Social-Policy Development Process Model (Freeman & Sherwood) dan Australian “Policy Cycle” Model yang menghasilkan model kebijakan sosial yang kemudian dinamakan model G.E.A.R (Growth, Empowerment, Adaptive, & Rational). Model kebijakan GEAR bertujuan untuk memandirikan KPM, meningkatkan kesejahteraan pendamping PKH, optimalisasi komunikasi dan koordinasi antar Lembaga, dengan tujuan luaran dan hasil yang rasional. Tidak seperti implementasi PKH yangُlebihُpadaُ‘pemeliharaan’ُmasyarakatُmiskin,ُdenganُmodelُiniُKPMُjugaُdituntut untuk mandiri. Model ini juga menuntut negara untuk mempersiapkan infrastruktur dan supratruktur kebijakan dengan baik. Pada akhirnya, penelitian ini memperlihatkan masalah yang cukup kompleks pada implementasi PKH. Peneliti melihat awal masalah besar pada Program keluarga Harapan adalah terletak pada visi yang dimiliki Pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. PKH menjadi program yang dipaksa untuk dapat mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan. Padahal dalam pembahasan sebelumnya, tidak semua masyarakat miskin memiliki akar kemiskinan yang sama. Dengan model GEAR yang menitikberatkan kepada kemandirian ekonomi KPM dan kesejahteraan pendamping PKH yang bertahap dan berjenjang diharapkan dapat menanggulangi segala permasalahan yang terjadi pada implementasi PKH tidak hanya di Kabupaten Malang, namun seluruh Indonesia

English Abstract

Social policy in Indonesia aims to carry out social development whose aim is to reduce poverty. One form of social policy in Indonesia is the Program keluarga Harapan (PKH). In Indonesia, social policy is regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the PKH which explains that social assistance funds are the provision of assistance in the form of money/goods from local governments to individuals, families, groups or communities tentatively and selectively aimed at to protect against possible social risks. However, the implementation of PKH proves that there is a tendency for social assistance managed by regional authority structures to be used to support personal interests.This research uses qualitative research methods and a phenomenological approach because it starts from a subjectivist mindset which does not only look at a phenomenon from one visible symptom, but tries to explore the meaning of the symptom. This research was located in 5 sub-districts in Malang Regency. The process of implementing the Family Hope Program was explained descriptively by researchers to clarify the process and flow of PKH implementation. Then, in discussing the research, the researcher discusses the knowledge production built by PKH recipients as a consequence of the PKH institutional design which is systematically regulated in Malang Regency. In this discussion, the researcher explains the mentality and types of poverty, PKH's communal knowledge production from Michel Focault's perspective of power and knowledge, PKH's dependence on KPM, and findings related to bureaucratic & social pathology in PKH implementation. As a result, the bureaucratic and social pathology that occurs during PKH implementation is the result of the meanings held by PKH assistants and KPM. Meaning that is not linear with the program objectives tends to create deviant behavior which actually makes the program objectives unattainable. So that KPM and PKH companions will always be subject to much greater strength and power. The discussion of Bureaucratic and Social Pathology in the implementation of PKH is becomes a bridge for researchers to answer the second problem formulation. In the next discussion, the researcher discusses how power relations between actors involved in implementing PKH are able to build, maintain and modify collective behavior as a form of sustainable social exchange. In this discussion, the researcher's findings are the existence of power relations, political intervention and politicization of PKH as seen from the power relations and social exchange approach with sub-discussion Analysis of the power relations and social exchange approach in PKH and KPM companion relations, the existence of political intervention in PKH implementation (analysis of the Social Exchange perspective), Reward and Punishment: Social Exchange Between Actors, and Politicization of the Family Hope Program: Social Exchange Perspective. So this problem will be overcome with the social policy model that the researcher created. Researchers answered by offering political-administrative dichotomy concept and mixed model between the Social-Policy Development Process Model (Freeman & Sherwood) and the Australian "Policy Cycle" Model which produces a social policy model which is then called the G.E.A.R (Growth, Empowerment, Adaptive, & Rational) model. The GEAR policy model aims to make KPM independent, improve the welfare of PKH companions, optimize communication and coordination between institutions, with the aim of rational output and results. Unlike the implementation of PKH which is more about 'caring for' the poor, with this model KPM is also required to be independent. This model also requires the country to prepare well infrastructure and superstructure policy. In the end, this research shows quite complex problems in PKH implementation. Researchers see that the initial big problem with the Family Hope Program lies in the government's vision to solve the problem of poverty. PKH is a program that is forced to get poor people out of poverty. However, in the previous discussion, not all poor people have the same roots of poverty. With the political-administrative dichotomy concept supported by the GEAR model, focusing on the economic independence of KPM and the gradual and tiered welfare of PKH companions, it is hoped that it can overcome all problems that occur in the implementation of PKH not only in Malang Regency, but throughout Indonesia.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	062411
Uncontrolled Keywords:	PKH, Power Relations, Social Exchange, Bureaucratic Pathology, Policy Politicization, Social Policy Model- PKH, Relasi Kuasa, Pertukaran Sosial, Patologi Birokrasi, Politisasi Kebijakan, Model Kebijakan Sosial
Divisions:	S2/S3 > Doktor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	12 Jun 2024 07:52
Last Modified:	12 Jun 2024 07:52
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220958

Text (DALAM MASA EMBARGO) Wimmy Haliim.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Actions (login required)

View Item