Akibat Hukum Regulasi Pasal 13 PMK No. 171/PMK.04/2020 Terhadap Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Ditinjau Dari Hukum Internasional

Rizanty, Najla Fernanda and Prof. Dr. Setyo Widagdo,, S.H., M.Hum., and Agis Ardhiansyah,, S.H., LL.M., (2023) Akibat Hukum Regulasi Pasal 13 PMK No. 171/PMK.04/2020 Terhadap Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Ditinjau Dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

ACFTA merupakan perjanjian internasional yang mengikat anggota organisasi ASEAN dengan negara Republik Rakyat Tiongkok untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara ASEAN dan Tiongkok. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para negara anggota adalah dengan mengeliminasi hambatan tarif dan non tarif dalam seluruh perdagangan yang dilakukan. Indonesia selaku negara anggota memiliki regulasi untuk melakukan penolakan pemberian tarif preferensi apabila terdapat satu atau lebih ketentuan prosedural yang tidak terpenuhi dengan memberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation) yang diatur dalam Pasal 13 PMK No. 171/PMK.04/2020 sebagai peraturan pelaksanaan penerapan tarif bea masuk dalam rangka pelaksanaan ACFTA. Tarif preferensi adalah tarif bea masuk normal yang telah dikurangi apabila barang impor ke Indonesia memenuhi seluruh ketentuan barang yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yuridis-normatif, didapatkan hasil bahwa kedudukan ACFTA di Indonesia hanya sebatas Treaty Contract antara Indonesia selaku negara anggota ASEAN dengan Tiongkok yang ditandai dengan dilakukannya penandatangan dan diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 2004. Akibat hukum yang timbul adalah adanya pelanggaran oleh Indonesia terhadap ketentuan dalam ACFTA dan melahirkan protes dari negara anggota ACFTA lainnya, yaitu Tiongkok. Protes tersebut telah diselesaikan pada pertemuan antar negara anggota pada the 13th ASEAN-China FTA Joint Committee – Working Group on Rules of Origin ke-13 dan menghasilkan keputusan bahwa dalam hal terdapat SKA Form E yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal pengapalan atau eksportasi dan pada hari ke-4 tidak mencantumkan tanda Issued Retroactively, kondisi tersebut tidak akan menjadi dasar penolakan langsung (outright rejection).

English Abstract

ACFTA is an international agreement that binds members of the ASEAN with the People's Republic of China to realize free trade between ASEAN and China. Each party shall eliminate tariff and non-tariff barriers in all trade that is carried out. Indonesia has the regulation to refuse the granting of preferential tariffs if there are one or more procedural provisions that are not fulfilled by applying the generally accepted import duty rates (Most Favored Nation) as stipulated in Article 13 of PMK No. 171/PMK.04/2020 as the implementing regulation for implementing import duty rates in the context of implementing the ACFTA. Preferential tariffs are normal import duty rates that have been reduced if goods imported to Indonesia meet all of the specified goods conditions. Based on juridical-normative research, ACFTA's position in Indonesia is only limited as a Treaty Contract between Indonesia as an ASEAN member country and China which was marked by the signing and enactment of Presidential Decree Number 48 of 2004. The legal consequences that arose were violations by Indonesia of the provisions of the ACFTA and resulted in protests from other ACFTA parties, China. The protest was resolved at a meeting between parties at the 13th ASEAN-China FTA Joint Committee-Working Group on Rules of Origin and resulted in a decision that in the event that Rules of Origin Form E is issued more than 3 (three) days from the date of shipment or exportation and on the 4th day does not include the Issued Retroactively sign, this condition will not be the basis for outright rejection.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	26 Jan 2024 07:18
Last Modified:	26 Jan 2024 07:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/214373

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) NAJLA FERNANDA RIZANTY.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item