Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

Hanantyo,, Wisnu Rafi and Dr. Drs. Riyanto,, M.Hum. and Bayu Indra Pratama,, S.Ikom., M.A., (2023) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di provinsi Jawa timur yang terkenal sebagai pusat pendidikan dan destinasi pariwisata yang menarik. Keunggulan tersebut, menjadikan daya tarik kepada orang di luar daerah untuk berkunjung ke Kota Malang. Namun, Kota Malang memiliki permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas, kenyamanan dan mengganggu estetika kota, misalnya pada Alun-Alun Kota Malang dan kawasan Pasar Besar. Mengacu pada permasalahan tersebut, Pemerintah membuat kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 yang mengatur regulasi bagi pedagang kaki lima. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitif dengan pendekatan deskriptif. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakaan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Malang. Situs penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Teknik analisis data dengan metode analisis menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Malang masih terdapat banyak permasalahan baik dari pelaksana kebijakan maupun dari pedagang kaki lima. Maka dari itu, untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut, peneliti menggunakkan model implementasi berdasarkan George C Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam variabel komunikasi, komunikasi yang dilakukan sudah cukup jelas, konsisten dan variatif, namun sosialisasi belum tersampaikan secara merata kepada pedagang kaki lima. Dalam variabel sumber daya, kecukupan sumber daya-sumber daya pendukung sudah memadai dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih kurang diakibatkan banyaknya staf yang pensiun. Dalam variabel disposisi dapat dikatakan masih belum maksimal dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima. Kemudian dalam variabel struktur birokrasi, pelaksana kebijakan telah menjalankan kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan pemberian wewenang dengan baik sesuai dengan bidangnya. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Malang, yaitu: (1) Kurangnya kesadaran hukum, (2) Kurangnya sumber daya manusia, (3) Ketersediaan lahan, (4) Kurang tegasnya sanksi, (5) Adanya celah dalam penertiban, (6) Adanya oknum pungutan liar, (7) Sosialisasi yang belum merata.

English Abstract

Malang city is the second-largest city in East Java province, renowned as a significant educational center and an appealing tourist destination. These strengths attract individuals from outside the region to visit Malang. However, the city faces issues caused by street vendors disrupting traffic flow, diminishing comfort, and affecting the city's aesthetics, notably in the Alun-Alun Kota Malang and Pasar Besar areas. Addressing these concerns, the local government enacted Regional Regulation No. 2 of 2012 to regulate street vendors. This study utilizes a qualitative research method with a descriptive approach. It aims to comprehend the local government's policy implementation concerning the organization and regulation of street vendors in Malang. The research is based in Malang city, with study sites including the Department of Cooperatives, Industry, and Trade, along with the City's Public Order Agency. Data analysis employs the Miles and Huberman analysis method. Findings reveal several issues in the local government's implementation of policies regarding street vendors, stemming from both policy implementers and the vendors. Therefore, to assess the policy's effectiveness, the researcher adopts George C. Edward III's implementation model, encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication appears relatively clear, consistent, and varied, yet the dissemination of information remains uneven among street vendors. While resource adequacy in policy implementation seems sufficient, the shortage of human resources, especially due to staff retirement, remains a challenge. Disposition is yet to reach its full potential due to the lack of stringent penalties imposed on street vendors. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, policy implementers have generally adhered to operational procedures and delegated authorities accordingly. Numerous hindrances are apparent in the implementation of policies regulating street vendors in Malang, including (1) inadequate legal awareness, (2) human resource scarcity, (3) land availability, (4) lax enforcement, (5) regulatory loopholes, (6) instances of extortion, and (7) uneven socialization.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052303
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.-Policy Implementation, Regional Regulations, Street Vendors.
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with username suprihatin
Date Deposited:	19 Jan 2024 05:36
Last Modified:	19 Jan 2024 05:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212432

Text (DALAM MASA EMBARGO) Wisnu Rafi Hanantyo.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item