Penggunaan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pid.Sus/2014)

Qorthobi, Albab and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Eny Harjati, S.H.,M.Hum (2023) Penggunaan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pid.Sus/2014). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, pemilihan masalah hukum ini mempunyai latar belakang, karena pada pertimbangan hukum Majelis Hukum Perkara Nomor: 1566 K/Pid.Sus/2014 mengenai kasus persetubuhan terhadap korban Berinisial E yang berumur 11 Tahun yang menyebabkan selaput dara korban sudah robek sampai ke dasar yang dilakukan oleh Terdakwa Susilo Anggoro yang mana korban dan terdakwa memiliki hubungan keluarga, bahwa korban merupakan keponakan dari istri terdakwa dan bertempat tinggal dalam satu rumah. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat suatu perbedaaan pendapat (dissenting opinion) dalam mengadili dikarenakan menggunakan saksi Testimonium De Auditu. Eksistensi Testimonium De Auditu di Indonesia secara perlahan mulai diakui adanya putusan hakim yang menggunakan testimonium de auditu untuk dijadikan suatu alat bukti dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tujuannya di dalam putusan hakim tersebut adalah memberikan hasil keadilan yang hendak dicapai bagi korban dan terdakwa. Namun dalam studi putusan yang saya pergunakan, hakim mempertimbangkan penggunaan testimonium de auditu sebagai alat bukti petunjuk dalam putusannya, meskipun terdapat konflik disseting opinion dalam pengambilan putusan. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) dengan metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat serta mengaitkannya dengan Putusan Nomor 1566 K/Pid.Sus/2014. Bahan hukum8 primer dan hukum sekunder yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik interpretatif yaitu menggunakan interpretasi dengan penafsiran gramatikal dan menggunakan penafsiran sistematis.

English Abstract

This research topic departed from the consideration made by the judges as implied in Case Number 1566 K/Pid.Sus/2014 regarding sexual intercourse against the 11-year-old victim with initial E, and this conduct tore the hymen of the victim up to the base as committed by Susilo Anggoro as the defendant. Surprisingly, the victim is the niece of the defendant’s wife and they lived under the same roof. The Supreme Court Decision carries dissenting opinions in judging the defendant, recalling that Testimonium De Auditu was used. The existence of Testimonium De Auditu in Indonesia has been gradually accepted as proof to reveal a criminal case according to the requirements outlined in Supreme Court Decision Number 65/PUU-V000/2010. This decision aims to assure justice for both the victim and the defendant. However, in the decision studied, the judge considered using testimonium de auditu as proof of indication to support the decision despite the dissenting opinions in the decision concerned. This research employed normative-juridical methods (legal research) and statutory and case approach by analyzing Criminal Code Procedures and Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 that is binding and connected to Decision Number 1566 K/Pid.Sus/2014. Primary and secondary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	09 Jan 2024 08:01
Last Modified:	09 Jan 2024 08:01
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206700

Text (DALAM MASA EMBARGO) Albab Qorthobi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item