Firosa,, M. Asfa (2017) Penerapan Pemungutan Retribusi Parkir Berdasar Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Di Parkir Tepi Jalan Umum Kawasan Alun-Alun Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah Kota Malang pada tanggal 28 November 2015 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang salah satunya mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Dalam peraturan tersebut, Pasal 57 Ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa dalam pemungutan retribusi harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dokumen lain yang dipersamakan tersebut adalah karcis. Fungsi karcis sendiri adalah sebagai bukti pembayaran dan pelayanan atas jasa parkir, hal tersebut diperkuat dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Namun dalam penerapan yang dilaksanan oleh petugas parkir, seringkali karcis tidak diberikan saat melayani jasa parkir di Kawasan Alun-Alun Kota Malang. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan pokok permasalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (1) Bagaimana penerapan pemungutan retribusi parkir berdasar Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum di tepi jalan umum kawasan Alun-Alun Kota Malang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang?; (2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menanggulangi kendala terkait pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan dengan menganalisis data yang diperoleh melalui survey dan wawancara dan mengolah data tersebut. Teknik analisis yang digunakan berupa metode dskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang selaku lembaga yang berwenang dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki tugas secara struktural yang dipegang oleh Bagian Perparkiran. Mengenai pemungutan retribusi parkir, petugas parkir wajib memberikan karcis atas jasa pelayanan parkir. Selanjutnya bukti slip karcis tersebut yang menjadi bukti jumlah penyetoran kepada Dinas Perhubungan Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015. Mengenai hambatan terdapat tiga faktor, yaitu dari Segi Substansi Hukum, Struktural Hukum, dan Budaya Hukum.
English Abstract
Malang government on November 28, 2015 set the Regional Regulation No. 3 of 2015 on Public service levies that one set of parking fees at the edge of the public road. In these regulations, Article 57 Paragraph (2) and (3) states that the fee collection must use assessment letter Levies or other equivalent document and other documents which are equivalent tickets. The function of the ticket itself is a proof of payment for services and parking services, it is reinforced in Article 17 of the Regulation of Malang City No. 4 of 2009 on the Management of parking place. However, in the application of the held by parking attendants, ticket often not given when the airport parking services in Region Malang Town Square. Based on the background of the above problems, as for the formulation of the principal issues raised in the writing of this study was formulated in the form of questions as follows: (1) How the application of the levy charged for parking under Article 57 Paragraph 2 of Regulation of Malang City Number 3 Year 2015 concerning Public service levies in the edge of the public road area of Malang Town Square by the Department of Transportation Malang ?; (2) What are the obstacles and the efforts made by the Department of Transportation Malang in tackling problems related to collect fees curbside parking services in general? This research is an empirical law. The approach used in this study is the sociological juridical approach. This approach is an approach to analyzing the data obtained through surveys and interviews and processing such data. The analysis technique used in the form descriptive qualitative methods. Based on the results of this study concluded that the Department of Transportation Malang as the competent authority in the management of parking fees at the curb public has the task of structural held by Parking Section. Regarding the collection of parking fees, parking attendants are required to provide services on a parking ticket. Further evidence of the ticket slip the proof of depositing the amount to the Department of Transportation in Malang in accordance with the provisions of Article 57 Paragraph (2) of the Regulation of Malang City Number 3 in 2015. Regarding the obstacles, there are three factors, namely of Substance Law, Structural Law and Culture Law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/92/051704460 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 13 Jul 2017 09:41 |
| Last Modified: | 25 Nov 2020 11:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187 |
Preview |
Text
M. Asfa Firosa.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |