Firmansyah, Rizky Arif (2019) Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan hambatan dalam melaksanakan blokir dan sita di Kantor Pertanahan Nasional Kota Malang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan bagaimana efektivitas peraturan menteri agraria dan tata ruang tentang tata cara blokir dan sita serta menemukan kendala dan upaya Pertanahan Kota Malang guna mengimplementasikan peraturan tersebut. Berdasarkan permasahanan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria tentang Tata Cara blokir dan Sita? dan 2) Bagaimana hambatan dan upaya Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dalam melaksanakan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer secara langsung, teknik memperoleh data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan, populasi merupakan keseluruhan objek penelitan dan sample yaitu bagian perkara dan sengketa Kantor Pertanahan Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) Efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Tata Cara Blokir dan Sita yaitu proses verifikasi tidak relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 2 tidak dapat berjalan efektif karena dari segi substansi perkara cenderung berjalan lama. 2) kendala dan upaya BPN Kota Malang dalam melaksanakan peraturan tentang tata cara blokir dan sita adalah dengan perbaikan internal sumber daya manusia. Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah Efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 tidak bisa dijalankan karena proses verifikasi berkas tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 serta substansi untuk perpanjangan blokir cenderung berjalan lama. Saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini adalah melakukan koordinasi untuk perbaikan sumber daya manusia dan melakukan revisi terhadap pasal 13 ayat 2 tentang perpanjangan jangka waktu blokir.
English Abstract
In this thesis the author raises issues regarding the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Seizure. The choice of the theme was motivated by the difficulties in implementing blocking and seizure at theNational Land Office of Malang City. The purpose of this thesis is to describe, analyze and find out how effective the Regulations of the Minister ofAgrarian and Spatial on Procedures for Blocking and Seizure and finding obstacles and efforts to implement these regulations at the Land Office of Malang City. Based on the issues above, the author formulates the research problem, namely: 1) How is the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulation of Minister of Agrarian concerning Procedures for Blocking and Sita? and 2) What are the obstacles and efforts of theLand Office of Malang City in implementing Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Seizure? The writing of this thesisapplies an empirical legal research method using a descriptive analytical approach. The types and sources of data use primary data directly, the technique of obtaining data using field studies and library studies, the population is the overall object of research and samples, namely the case section and the dispute over the Land Office of Malang City. Based on the results of the study, the author foundanswers related to existing problems, namely: 1) Effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulationof the Minister of Agrarian and Spatial concerning Procedures for Blocking and Seizure, namely the verification process is not relevant with Article 5 paragraph (2) and Article 13 paragraph (2)cannot run effectively because in substance of case tends to run long. 2) the obstacles and efforts of the National Land Office ofMalang City in implementing the regulations on procedures for blocking and seizure are by internal improvement of human resources. The conclusions and suggestions given by the author on the problems aboveare the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) cannot be implemented because the data verification process is not in accordance with Article 5 paragraph (2) and the substance for blocking extension tends to run long. The suggestion that can be given to this research is to coordinate for improving human resources and make revisions to Article 13 paragraph (2) concerning the extension of the blocking period.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/261/0519083.59 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Jul 2020 06:15 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174407 |
Actions (login required)
 |
View Item |