Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)

Yahya, Mahendra Purnama (2018) Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, UMKM telah terbukti berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun UMKM masih menghadapi hambatan terutama kendala akses permodalan ke perbankan. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai leading sector di dalam pemberdayaan UMKM tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM yaitu meningkatkan wirausaha baru dengan upaya penumbuhan 1 juta wirausaha pemula secara nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mewujudkannya di dalam Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan nilai bantuan 10-13 juta per wirausaha pemula. Adapun sasaran program wirausaha pemula antara lain: (1) Daerah Terluar,Terdepan, dan Tertinggal (3T); (2) Kawasan Ekonomi Khusus; (3) Kelompok Antar Pendapatan Rendah. Penelitian ini mencoba melihat implementasi program khususnya pada Kawasan Ekonomi Khusus di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang: (1) mendeskripsikan serta menganalisis Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula; (2) mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Ian dey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses Implementasi Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM terdiri dari 5 tahapan yaitu : Tahap Pengusulan, Tahap seleksi, Tahap Penetapan serta Tahap Pencairan serta Tahap Monitoring dan Evaluasi. Sementara implementasi program ditinjau dari variabel Van Metter Horn adalah sebagai berikut: a) Ukuran dan Kebijakan agen pelaksana baik pusat dan daerah sudah baik sesuai dengan yang diharapkan di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program. Namun ketepatan sasaran program masih dirasa kurang tepat, serta pengalokasian kelompok sasaran bukan berdasarkan prioritas program; b) Sumberdaya, baik sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia belum mencukupi. c) Karakteristik Agen Pelaksana pada pebagia tugas antar organisasi sudah cukup baik, model kebijakan terdapat program ini menggunakan pola topdown, program juga telah memiliki SOP yang jelas yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan namun penerapannya mash dirasa kurang optimal. Sementara sanksi yang diterapkan masih bersifat sanksi administratif; d) Sikap atau kecenderungan para pelaksana memiliki respon yang positif hal ini tercermin dari antusiasme baik dari agen pelaksana maupun target groups; e) Komunikasi sebagian besar dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, namun informasi belum secara optimal di transmisikan secara langsung terhadap target grups, selain itu kejelasan tujuan dan standar komunikasi sudah tercapai namun konsistensi dan keseragaman penyampaian informasi belum optimal; f) Lingkungan kebijakan baik soisal, ekonomi serta politik memiliki respon positif terhadap implementasi program; (2) Faktor pendukung Program Bantuan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKm yaitu : (a) Pesatnya perkembangan teknologi sebagai sarana komunikasi program; (b) Komitmen para pelaksana program; (c) Dukungan publik serta antusiasme terhadap program; (d) adanya petunjuk teknis pelaksanaan program. Sementara faktor penghambat program yaitu: (a) belum optimalnya komunikasi dan koordinasi program; (b) terbatasnya sumberdaya pelaksanaan program; (c) Belum adanya standarisasi proposal usaha; (d) kurangnya kesadaran penerima untuk melaporkan perkembangan usaha/monitoring dan evaluasi serta (e) masih terdapat retur berkas pencairan program. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: (1) perlu adanya penyesuaian target sasaran program berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan di UKM daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas dan Instansi serta pelaku usaha; (2) segera dibuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tim pelaksana dalam melakukan penilaian dan seleksi. Hal ini juga dapat menjadi solusi membantu tim seleksi dan penilai untuk melakukan seleksi proposal mengingat keterbatasan kuantitas tim seleksi dan penilai yang ada (3) perlu adanya pemanfaatan teknologi untuk melakukan pemberkasan dan monitoring secara online; (4) perlu dilakukan update data website Deputi Bidang Pembiayaan terkait program seperti deadline program, mekanisme program serta publikasi nama-nama penerima bantuan yang lolos seleksi; (5) segera dilakukan standarisasi proposal usaha sehingga diharapkan kedepan daerah memiliki acuan di dalam mengusulkan proposal secara seragam dan lebih mudah untuk dilakukan penilaian; (6) melakukan koordinasi lebih intens terkait dengan retur serta antisipasinya dan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI untuk dilakukan juga sinkronisasi data dengan perbankan .

English Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) have an important and strategic role in economic development and employment, SMEs have been proven to contribute to the National Gross Domestic Product (GDP). Although SMEs have demonstrated their role in the national economy, SMEs still face many obstacles, especially capital constraints accessing to the banks. Under Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises mandates the empowerment of micro, small and medium enterprises to be carried out through the synergy of the central government, regional governments, businesses and society as a whole. The Ministry of Cooperatives and SMEs as the leading sector in the empowerment of SMEs is contained in the Strategic Plan of the Ministry of Cooperatives and SMEs namely increasing new entrepreneurs with efforts to grow 1 million new entrepreneurs nationwide. To achieve this goal, the Ministry of Cooperatives and SMEs is trying to make it happen through the Government Capital Assistances Program for Beginner Entrepreneur Development. This program has been running since 2011 with a value of 10-13 million per beginner entrepreneur. The targets of the beginner entrepreneurship program include: (1) Outermost, and poverty Areas (3T); (2) Special Economic Zones; (3) Low Inter-Income Groups. This research tries to look at the implementation of the program especially in the Special Economic Zone in Central Lombok, West Nusa Tenggara. Based on this, the purpose of this study is to describe and analyze comprehensively and in detail about: (1) describing and analyzing the Implementation of Government Capital Assistance Programs for Beginner Entrepreneur Development ; (2) describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the Implementation of Government capital Assistance Programs for Beginner Entrepreneur Development The results showed that: (1) The Process of Implementing Government Assistance Programs in Beginner Entrepreneur Development Efforts at the Ministry of Cooperatives and SMEs consisted of 5 stages: Proposal Stage, Selection Stage, Determination Stage and Disbursement Phase and Monitoring and Evaluation Phase. While the implementation of the program in terms of the Van Metter Horn variable is as follows: a) The size and policy of the implementing agency both central and regional are good as expected in the Technical Guidelines for Program Implementation. However, the accuracy of the program targets is still considered inappropriate, and the allocation of target groups is not based on program priorities; b) Resources, both financial and human resources are insufficient. c) Characteristics of Executing Agents in the task force among organizations is quite good, the policy model is that this program uses a topdown pattern, the program also has a clear SOP contained in the Technical Guidelines for Implementation but the application is considered to be less than optimal. While sanctions applied are still administrative sanctions; d) The attitude or tendency of the implementers to have a positive response is reflected in the enthusiasm of both the implementing agents and target groups; e) Communication is mostly carried out through indirect communication, but information has not been transmitted optimally directly to the target group, besides the clarity of objectives and standards of communication have been achieved but the consistency and uniformity of information delivery has not been optimal; f) The policy environment both social, economic and political has a positive response to program implementation; (2) Factors supporting the Government Capital Assistance Program in Beginner Entrepreneur Development at the Ministry of Cooperatives and SMEs, namely: (a) The rapid development of technology as a means of communication programs; (b) Commitments of program implementers; (c) Public support and enthusiasm for the program; (d) there are technical instructions for implementing the program. While the program inhibiting factors are: (a) communication and program coordination are not optimal; (b) limited resources for program implementation; (c) The lack of standardization of business proposals; (d) lack of awareness of the recipient to report on business progress / monitoring and evaluation and (e) there is still a return of program disbursement. The recommendations generated from this study include: (1) the need to adjust the program target based on the national development priority scale by taking into account what is needed in regional SMEs. This can be done by involving the Office and Institutions and business actors; (2) training is immediately made to improve the competency of the implementing team in conducting assessments and selection. This can also be a solution to help the selection team and appraisers to conduct proposal selection given the limited quantity of selection teams and existing assessors (3) the need for the use of technology to carry out filing and online monitoring; (4) updating the website data of the Deputy for Financing related to programs such as program deadlines, program mechanisms and the publication of names of beneficiaries who have passed the selection; (5) standardization of business proposals is immediately carried out so that in the future it is expected that in the future the regions will have a reference in proposals standarization and it will be easier to conduct an assessment; (6) do more intense coordination related to returns and anticipations and involve the Jakarta VI Treasury Service Office (KPPN) to synchronize data with banks as well.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/361.706 81/YAH/2018/i/041810466
Uncontrolled Keywords: GOVERMENT SOCIAL ACTION—POLICY IMPLEMENTATION
Subjects: 300 Social sciences > 361 Social problems and services > 361.7 Private action > 361.706 Organizations and management > 361.706 81 Organizations and financial management
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 02 Sep 2019 06:15
Last Modified: 02 Sep 2019 06:15
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172254
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item