Suyitno, Ria Galang Islamiati (2019) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan melakukan gebrakan baru dengan menggunakan pendekatan administrasi dalam menyelesaikan permasalah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi. Pendekatan administrasi yang dianut oleh Undang Undang Administrasi Pemerintahan mengedepankan pengembalian kerugian negara yang kemudian meniadakan tidak membahas konsekuensi pidananya. Pendekatan baru yang disambut baik oleh beberapa pihak ini dilain pihak juga dianggap sebagai sebuah kemunduran dalam upaya memberantas korupsi. Kemunduran ini dilandasi dengan adanya pernyataan tegas didalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus konsekuensi pidana. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan hukum yang berjudul Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana dengan cara melakukan analisis yuridis terhadap Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Menjawab permasalahan diatas peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian penulis meneliti bahan-bahan kepustakaan baik xi berupa literature, peraturan perundang-undangan, putusan dan juga seminar hukum. Setiap bahan hukum disusun dan dianalisis secara sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan Pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana apabila secara nyata telah dipenuhi tiap-tiap unsur pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Tipikor. Pasal 4 Undang Undang Tipikor tetap dapat berlaku dan diterapkan apabila terjadi kerugian terhadap keuangan negara apabila didalamnya terpenuhi unsur-unsur pidananya. Meskipun dalam penegakkannya mungkin Pasal 4 Undang Undang Tipikor akan menghadapi tantangan baru secara formil dan materil.
English Abstract
Article 20 Paragraph (4) of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration conducts a new breakthrough using an administrative approach in resolving problems of state financial losses caused by administrative errors. The administrative approach adopted by the Government Administration Law emphasizes the return of state losses which then excludes not discussing the criminal consequences. The new approach, which was welcomed by several parties on the other hand, was also considered a setback in an effort to eradicate corruption. This setback is based on the assertion in Article 4 of Law Number 31 Year 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which has expressly stated that the return of state losses does not eliminate the criminal consequences. Based on the background above, the author raised legal issues entitled Returns of State Losses in Administration Errors that Indicate Corruption as the Reason for Criminal Remover by conducting a juridical analysis of Article 20 Paragraph (4) of Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration under Article 4 of Law - Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes). Answering the above problems researchers use normative legal research methods. The study was conducted by conducting a library study. In conducting research the author examines literature materials in the form of literature, legislation, decisions and also legal seminars. Every legal material is structured and analyzed systematically to answer legal issues that have been formulated. Based on the research carried out by the author, it can be concluded that the return of state financial losses cannot be used as an excuse for criminal offenses if in fact every criminal element has been fulfilled in accordance with Article 4 of the Corruption Law. Article 4 The Corruption Law can still apply and be applied if there is a loss to state finances if the criminal elements are fulfilled therein. Although in its enforcement it is possible Article 4 of the Corruption Law will face new challenges in a formal and material manner.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/219/051902993 |
| Uncontrolled Keywords: | pengembalian kerugian negara, kesalahan administrasi, korupsi, penghapus pidana. Returning State’s Money over Financial Loss due to Corruption- Indicated Administrative Fault to clear Punishment-returning state’s money due to financial loss it faces, administrative fault, corruption, clear punishment imposition |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 13:27 |
| Last Modified: | 28 Jun 2020 13:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169481 |
Actions (login required)
 |
View Item |