Priadi, Kautsar Bima Rosella (2019) Status Hukum Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi, penulis mengangkat permasalahan terkait Status Hukum Lembaga Peradilan Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yaitu ketidakjelasan pengakuan dan perlindungan oleh negara terhadap status hukum lembaga peradilan adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, akibat dilakukannya unifikasi lembaga peradilan dalam satu sistem kelembagaan nasional. Padahal di dalam lapangan sosial sendiri, masyarakat adat yang hidup masih tetap menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat masing-masing di wilayah pedesaan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk akan adanya hak asal usul kesatuan masyarakat adat dalam bidang ketatanegaraan adat. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana status hukum lembaga peradilan adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?; (2) Bagaimana konstruksi hukum lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan substitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan prinsip atau asas penghormatan hak asal usul dan kearifan lokal? Kemudian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum berupa penafisran gramatikal, konten analisis, dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dalam latar belakang bahwa status hukum lembaga peradilan adat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sejatinya telah sejak dahulu ada. meskipun dalam hal struktural kelembagaan peradilan adat tidak memilki tempatnya dalam kelembagaan peradilan nasional saat ini, akan tetapi dalam fakta lapangan hal tersebut tidak hilang begitu saja. Pada status hukum ketatanegaraan nasional, terkait peradilan adat masih bisa dilihat dasar hukum pengakuannya dalam pelbagai bahan hukum. Berkaitan dengan konstruksi hukum lembaga peradilan adat sebagai lembaga peradilan substitusi dalam sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan asas penghormatan hak asal usul dan kearifan lokal, maka lembaga peradilan adat adalah lembaga peradilan informal, non-state justice (peradilan non-negara) yang hidup di dalam masyarakat adat sepanjang masih ada, tetap harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Bentuk pengakuan yang dilakukan oleh negara bisa dikaitkan dengan model penggabungan terbatas (limited incorporation) dimana peradilan adat dalam hal kelembagaan, kewenangan, mekanisme, dan putusan nya dikaji dengan rasa pada tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) dalam nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum adat) dan nilai-nilai HAM yang universal, baik secara legal formal melalui pengakuan dari legislasi Pusat maupun daerah, pengkajian akan putusan-putusan adat ataupun hal yang non legal formal dalam kebijakan-kebijakan yang responsif.
English Abstract
In this thesis, the authors raised the issues related to the Legal Status Of Adat Court Institution In The Indonesia Constitutional System. The choice of the theme was motivated by the existence of problems such as unclear recognition and protection by the state of the legal status of adat justice institutions in the constitutional system in Indonesia, due to the unification of the judiciary in a national institutional system. Whereas in the social field itself, the living adat people still use the traditional dispute resolution mechanism through their respective adat courts in rural areas. his is done as a form of the existence of the origin rights of adat peoples in the field of adat constitutional. Based on these, this thesis create a problem formulation: (1) How are the legal status of adat court institution in the indonesia constitutional system; (2) How are the legal construction of adat justice institutions as a substitute judicial institution in the constitutional system in Indonesia based on the principle or principle of respect for the rights of origin and local wisdom? Then the writing of this thesis use normative juridical method with statue approach, conceptual approach, and historical approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using analytical techniques through grammatical interpretation, content analysis and systematic interpretation. From the results of research with the above method the authors get that the legal status of adat justice institutions in the constitutional system in Indonesia has always existed. even though in terms of structural adat justice institutions there is no place in the current national judicial institutions, in fact the field does not just disappear. On the status of national constitutional law, related to adat justice can still be seen the legal basis of its recognition in various legal materials. Regarding the legal construction of adat justice institutions as substitute judicial institutions in the constitutional system in Indonesia based on the principle of respecting the rights of origin and local wisdom, then adat justice institutions are informal justice institutions, non-state justice that live within adat peoples as long as they remain, must be recognized, respected and protected. The form of recognition carried out by the state can be associated with a limited incorporation model where customary justice in terms of institutions, authorities, mechanisms, and its decisions are assessed with a sense of legal objectives (justice, certainty, and expediency) in living values in society (adat law) and universal human rights values, both legally formal through recognition of central and regional legislation, review of adat decisions or formal non-legal matters in responsive policies.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/27/051902723 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems > 340.52 Law of traditional societies |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Jun 2020 02:41 |
| Last Modified: | 25 Sep 2020 06:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169316 |
Actions (login required)
 |
View Item |