Faradina, Aidelia Citra (2019) Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan yang diangkat berdasarkan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. Perkara tersebut mengenai izin l. Dimana dalam putusan tersebut hakim member izin pemohon untuk melakukan poligami. Selain berlakunya syarat-syarat poligami secara umum, pemohon dalam perkara ini juga harus tunduk pada peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat menyimpangi alasan-alasan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Guna menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, sehingga disajikan dalam penulisan yang dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam terhadap focus permasalahan. Guna menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan: (1) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karena izin Pejabat dan izin atasan merupakan hal yang berbeda dan Kepala Dinas Pendidikan seharusnya melanjutkan izin poligami Pegawai Negeri tersebut kepada Bupati sesuai saluran hierarki. (2) Pertimbangan hakim dalam memberi izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dapat menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon beragama Islam sehingga berlaku Hukum Islam dalam memberikan pertimbangan poligami serta Pemohon telah memenuhi syarat dalam Islam dengan melihat faktor jumlah, faktor nafkah dan keadilan di antara para istri.
English Abstract
Problems raised based on Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. The case was about permitting polygamy of Civil Servants. Where in the decision the judge gives permission for the applicant to commit polygamy. In addition to the enactment of general polygamy requirements, the applicant in this case must also be subject to special regulations, namely Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants who are perfected by Government Regulation Number 45 of 1990. Based on the above background, the legal issues raised in this study are whether the judges' consideration in the decision is in accordance with Article 4 paragraph (1) of PP Number 45 of 1990. Then, whether the considerations in the decision can deviate the reasons polygamy contained in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 57 Compilation of Islamic Law. To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a statutory approach. The legal material used in this study was obtained through library research. These legal materials are analyzed using systematic interpretation methods, so that they are presented in writing that can be comprehended comprehensively and deeply into the focus of the problem. To answer legal problems that have been formulated. Based on the discussion in this study, it can be concluded: (1) Judge's consideration in granting a polygamous permit of Civil Servant in Article 208 / Pdt.G / 2014 / PA.Mtw not in accordance with Article 4 paragraph (1) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Change of Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permit for Civil Servants, because the Office's permission and employer's permission are different and the Head of Education Office should continue the polygamy permit of the Civil Servant to the Regent according to the hierarchical channel. (2) The judges' consideration in granting polygamy permits of Civil Servants in Article 208 / Pdt.G / 2014 / PA.Mtw may abolish Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 57 of the Compilations of Islamic Law, because the Petitioner is a Muslim so the Islamic Law applies in the matter of polygamous consideration and the Petitioner has qualified in Islam by looking at the number, the maintenance and justice factor among the wives.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/461/051900545 |
| Uncontrolled Keywords: | Poligami ASN |
| Subjects: | 200 Religion > 297 Islam, Babism, Bahai Faith > 297.5 Islamic ethics and religious experience, life, practice |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 22 Apr 2019 07:10 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163242 |
Preview |
Text
Aidelia Citra Faradina.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |