Utari, Retno (2018) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Masing-Masing Peternak Sebagai Debitur Atas Kredit Bermasalah Dalam Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) (Studi Di Bank Jatim Kantor Cabang Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Lambatnya usaha pembibitan sapi di Indonesia membuat Pemerintah menciptakan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Terdapat permasalahan hukum dalam KUPS ketika dilakukannya pembebanan Hak Tanggungan atas beberapa Sertipikat Hak Atas Tanah. Pasal 2 ayat (2) UUHT memperbolehkan adanya Roya Partial ketika Hak Atas Tanah yang dijaminkan terdiri dari beberapa hak atas tanah, telah dilunasi sebagian utang, serta diperjanjikan dalam APHT. Bank Jatim justru membebankan beberapa Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut menjadi satu kesatuan Hak Tanggungan, yang menimbulkan persoalan ketika kelompok (debitur) mengalami kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masing-masing peternak sebagai debitur atas kredit bermasalah dalam pelaksanaan KUPS, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Bank Jatim KC Malang dan PT Malang Makmur. Untuk meneliti permasalahan yang ada maka dibutuhkan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah “Porposive Sampling”. Dari data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptis. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum preventif oleh Bank Jatim meliputi pembuatan perjanjian kredit yang dibatasi Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata yang diikuti pengikatan jaminan sepurna. Adanya Roya Partial dalam UUHT tidak dapat diterapkan dalam KUPS, meskipun telah dilunasi sebagian utang kreditnya karena sebelumnya tidak diperjanjikan Roya Partial dalam APHT. Pelaksanaan perlindungan hukum represif adalah restrukturisasi kredit dan eksekusi agunan tambahan bagi peternak yang tidak sanggup membayar angsuran kredit. Faktor penghambat meliputi pemenuhan persyaratan KUPS perlu waktu dan biaya tidak sedikit terutama dalam mengubah dari CV ke PT. Selain itu, hambatan pelaksanaan restrukturisasi disebabkan karena usaha debitur tidak berjalan lancar, serta pelaksanaan eksekusi agunan mengalami kendala karena letak agunan yang tidak strategis. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan memberi penjelasan mengenai keuntungan menggunakan PT, memperpanjang waktu kredit, mencari informasi mengenai tata kota.
English Abstract
The slow pace of cow breeding business in Indonesia has made the Government create a business in cow breeding program (KUPS). A legal issue emerged in the loan given to support business in cow breeding when mortgage right was imposed on land deeds. Article 2 Paragraph (2) of Law on Mortgage Rights (further stated as UUHT) allows the practice of partial hypothec cancellation when the land deed put as collateral consists of several ownership rights of land, when debt has been partially paid over the collateral, and when there is agreement made over the Deed of Assigning Mortgage Right (APHT). Bank Jatim has set the imposition of the land deed along with the mortgage right, leading to an issue when the debtors encounter bad credit. This study has a purpose to analyze implementation of legal protection for breeders as debtors regarding bad credit to help business in cow breeding program (kups), obstacles in the implementation of law and efforts to overcome the problem. This type of research is empirical juridical by using approach of sociological juridical approach. The locationof research conducted in Bank Jatim Branch Office of Malang and PT Malang Makmur. To examine the problems then need primary data and secondary data. Technical sampling to be used is “Purposive Sampling”. From the data obtained will then be analyzed by descriptive analysis method. Based on the discussion, can be concluded that the implementation of preventive legal protection made by Bank Jatim comprises the contract regulated in Article 1320 and 1338 of Civil Code, followed by pure agreement of the collateral. The partial of hypothec cancellation in UUHT cannot be implemented in KUPS despite the fact that the debt has been fully paid back. It is simply because there is no agreement regarding the partial hypothec cancellation in APHT. Moreover, the implementation of repressive legal protection involves restructuring the credit and the execution of additional collateral for the cow breeders who are capable of paying the installment. Inhibiting factors include meeting the requirements KUPS need time and cost not least, especially in changing from CV to PT. In addition, the restructuring of restructuring is caused by the debtor's business is not running smoothly, and the implementation of collateral execution is constrained due to the location of non-strategic collateral. To overcome these obstacles do give explanation about the benefits of using the PT, extend credit time, looking for information about urban planning.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/228/051805177 |
| Uncontrolled Keywords: | Debitur, Perlindungan Hukum, Kredit, Hak Tanggungan, Pembebanan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 19 Feb 2019 01:40 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163204 |
Preview |
Text
Retno Utari.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |