Riani, IdaAyuPurba (2010) Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pemekaran Wilayah serta Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Papua. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Persepsi masyarakat pada setiap daerah otonomi baru cenderung seragam yang mengatakan setuju bahwa daerahnya layak dipisahkan dari kabupaten induk atau dilaksanakan pemekaran wilayah. Meskipun demikian, masyarakat sependapat dan setuju bahwa Provinsi Papua harus lebih ketat dan hati-hati dalam melaksanakan pemekaran wilayah di masa mendatang. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode skala likert dan tiga kategori, pemahaman masyarakat mengenai (1) kelayakan pemekaran wilayah, (2) tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pemekaran wilayah, dan (3) proses, prosedur dan evaluasi pemekaran wilayah, semuanya secara merata dinilai baik. Namun demikian, untuk beberapa hal masih ada masyarakat belum memahaminya dengan baik. Model Analisis Faktor Konfirmatori yang dibangun dapat dikatakakan sesuai untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang terkait dengan faktor-faktor penyebab pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hasil pengujian validitas, reliabilitas dan statistik menunjukkan bahwa variabel-variabel manifest sumber daya ekonomi, sumber daya alam, secara nyata merupakan indikator-indikator yang bermakna dan signifikan sebagai pembentuk konstruk variabel laten faktor ekonomi dan potensi daerah. Variabel-variabel manifest jabatan eksekutif dan jabatan legislatif merupakan indikator yang sangat bermakna dan signifikan dalam membentuk variabel laten faktor budaya, politik dan jabatan. variabel-variabel manifest infrastruktur, sosial ekonomi, dan wilayah, berdasarkan hasil pengujian validitas, reliabilitas dan statistik, terbukti sangat signifikan dan bermakna sebagai indikator-indikator pembentuk variabel laten faktor pemerataan pembangunan. Variabel-variabel manifest yaitu kesehatan, pasar atau pusat aktivitas ekonomi, dan pusat pemerintahan, semuanya merupakan indikator-indikator yang sangat signifikan dan bermakna membentuk variabel laten pelayanan publik. Kinerja perekonomian daerah otonom baru nampak lebih baik dibanding daerah induk dan daerah kontrol. Dari perkembangan data yang ada menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, daerah-daerah DOB potensi ekonominya lebih baik dibanding daerah induk, sehingga pada saat dimekarkan daerah induk mengalami penurunan kinerja ekonomi. Pada awal pemekaran, kinerja keuangan DOB lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk dan daerah kontrol. Namun setelah itu, cenderung menurun untuk dua tahun terakhir. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhir tahun pengamatan kinerja keuangan daerah induk selalu lebih baik dibandingkan daerah otonom baru dan daerah kontrol. Secara umum kinerja keuangan daerah otonomi baru, daerah induk dan daerah kontrol menunjukkan kinerja keuangan yang semakin menurun. Hasil pengujian dengan alat statistik sederhana yakni t-test equal mean menunjukkan kebijakan pemekaran daerah secara signifikan tidak membuat kenaikan pendapatan per kapita lebih tinggi dari kondisi sebelum pemekaran, ada indikasi yang kuat dan signifikan bahwa pemekaran daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah kota. Namun tidak kuat dan tidak signifikan untuk mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di daerah desa. kebijakan pemekaran daerah terbukti secara statistik signifikan tidak mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Papua. Berdasarkan seluruh hasil pengujian statistik ini maka dapat digeneralisasikan bahwa bahwa kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.
English Abstract
The public perception in each new autonomous area uniformly agrees that the local should be independent from the host regency or conduct the regional extension. However, Papua Province must be careful and stricter for future regional extension. Likert scale method is used against three categories of public understanding of (1) the reliability of regional extension, (2) the challenge or the barrier against regional extension, and (3) the process and procedure of regional extension. All of them are good in average. Unfortunately, some issues are still not comprehended. Therefore, the government still dominates the idea of regional extension. Confirmatory Factor Analysis Model is useful to explain any phenomena in relation with the cause of regional extension at Papua Province. Result of validity, reliability and statistic tests indicate that the manifest variables of economic resource, natural resource, are the significant and meaningful indicators to build latent variable constructs of economic factor and local potential. The variables of executive rank and legislative rank, are the significant and meaningful indicators to develop latent variables of culture factor, politic and rank. Based on the result of validity, reliability and statistic tests, the manifest variables of infrastructure, social-economical, and regional, are the significant and meaningful indicators to establish the latent variable of development factor. The manifest variables of health, market or economic activity center, and government center, are the significant and meaningful indicators to create latent variable of public service. The economic performance of new autonomous region seems better than host and control regions. Local finance performance is also higher than host and control regions. However, all these trends decline during two recent years, and lower further than host region, but not so different with control region. Such unfavorable condition continues until the end of year, when the financial performance observation finds that host region is always better than new autonomous region and control region. Result of test with simple statistic tool, t-test equal mean , indicates that the regional extension policy significantly fails to improve income per capita to higher rate than before regional extension. There is strong and significant indication that regional extension influences the declining poverty rate in the urban area. However, it is not so influential to the poverty rate in the rural area. Regional extension policy is strong and significant enough statistically to influence the regional gap in Papua Province. Considering all of statistic test results, research may generalize that regional extension policy in Papua Province only gives significant effect on relative poverty decrease, but not significant effect on absolute poverty decrease.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/352.19/RIA/a/061003747 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Jan 2012 09:25 |
| Last Modified: | 12 Jan 2012 09:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160942 |
Actions (login required)
 |
View Item |