Nurani, ApditaSuci (2015) Responsivitas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak (Kla) Dalam Perspektif New Public Service (Studi Di Kota Surakarta). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini memberikan gambaran responsivitas pemerintah yaitu mengenai kepekaan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepekaan dapat dilihat dari lima indikator antara lain: akses, pilihan, informasi, perbaikan dan keterwakilan. Sedangkan kemampuan dapat dilihat melalui kemampuan pemerintah dalam membuat regulasi yang tepat. Kepekaan dari pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam perspektif new public service sudah terlihat, akan tetapi hal ini belum berjalan dengan maksimal, sehingga masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Hal ini dapat dilihat melalui indikator-indikator kepekaan, antara lain: (1) Akses: Akses yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus terbuka lebih lebar, hal ini diwujudkan dengan adanya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Walaupun belum setiap kecamatan memiliki sekolah inklusi dari SD, SMP hingga SMA atau SMK. (2) Pilihan: Kepekaan pemerintah Kota Surakarta telah dibuktikan dengan memberikan pilihan-pilihan kepada ABK dalam bidang pendidikan. Selain memiliki 17 SLB yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Surakarta. Pemerintah mulai meresmikan 28 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tanggal 23 September 2013. (3) Informasi: Kurangnya komitmen dari komponen sekolah terhadap pendidikan inklusif mengakibatkan tidak semua sekolah terang-terangan menyatakan mereka sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Informasi yang diberikan kepada masyarakat atau orang tua siswa dilakukan dengan cara pengadaan kegiatan pencanangan pengembangan pendidikan inklusif di Kota Surakarta. (4) Perbaikan: Perbaikan selalu dilakukan dengan pemberikan form evaluasi untuk tiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Form ini diisi langsung oleh pihak sekolah. (5) Keterwakilan: Beberapa sekolah mengikutsertakan orang tua ABK dalam komite sekolah. Keterwakilan tersebut juga terlihat dengan adanya wawancara kepada orang tua siswa ketika akan masuk ke sekolah umum. Kepekaan ditunjukan melalui regulasi mengenai pendidikan inklusif berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta No 954/55/kep/sd-AUD/2013 tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Kota Surakarta dan Perda Kota Surakarta No 4 Th 2012 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi regulasi ini masih bersifat makro dan belum mengkhususkan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kata Kunci: Responsivitas, Pemerintah, Pendidikan Inklusif.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/371.904 6/NUR/r/2015/041505102 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 371 Schools and their activities; special education > 371.9 Special education |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Sep 2015 11:01 |
| Last Modified: | 22 Sep 2015 11:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157287 |
Actions (login required)
 |
View Item |