Firmanto, Yusuf Woro Widhi (2018) Pengaturan Penetapan Status Hukum Desa Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Pasal 7, Pasal 7 Ayat (4), Pasal 8 Ayat (2) Dan Pasal 98 Ayat (1) Uu No.6 Tahun 2014 Dan Peraturan Turunannya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini di latarbelakangi oleh dinamika pengaturan tentang penetapan desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada masih simpang siur dan tidak konsisten antara peraturan satu dengan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya upaya penetapan desa adat di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada pengaturan lebih lanjut yang secara khusus membahas tentang penetapan desa adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengidentifikasi secara mendetail mekanisme penetapan status hukum desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut yang secara khusus mengatur tentang penetapan status hukum desa adat di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penetapan desa adat belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur penetapan desa adat secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam UU Desa maupun pada peraturan-peraturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan atau revisi terhadap peraturan turunan dari UU Desa yaitu PP dan Permendagri yang terkait tentang penetapan desa adat
English Abstract
This thesis is in the background by the dynamics of the regulation regarding the determination of traditional villages in the laws and regulations in Indonesia that have not yet shown progress. The existing regulations are still confusing and inconsistent between the regulations with each other resulting in the slow attempt to determine the traditional villages in Indonesia. In this study also discusses whether or not there should be further arrangements specifically discussing the determination of traditional villages. The purpose of this study was to identify in detail the mechanisms for determining the status of customary village law in Indonesian law and to find out whether further regulation is needed specifically regulating the legal status of adat villages in Indonesia. The results obtained from this study indicate that the laws and regulations governing the determination of traditional villages have not been able to accommodate the mechanisms and procedures for determining traditional villages efficiently. This happened because of the inconsistencies contained in each of the regulations both in the Village Law and the derivative regulations. Therefore, it is necessary to improve or revise the rules derived from the Village Law, namely PP and Permendagri related to the stipulation of traditional village
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/388/051810794 |
| Uncontrolled Keywords: | Desa Adat, Perundang-Undangan, Status Hukum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems > 340.52 Law of traditional societies |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 08 Mar 2019 02:58 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13451 |
Preview |
Text
Yusuf Woro Widhi Firmanto.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |