Alfarizi, ZilmaFikri (2017) Pemeriksaan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Peradilan Militer (Studi Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat pemeriksaan in absentia terhadap tindak pidana desersi dalam peradilan militer (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya). Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya jumlah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, hingga tidak kembali ke kesatuan. Untuk kepentingan militer dan kepentingan negara maka diperkenankan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana desersi tanpa kehadiran terdakwa atau yang dikenal dengan pemeriksaan in absentia yang mana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta upaya mengatasi kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.yang bertujuan memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah diterapkan sesuai dengan yang diatur pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kendala dalam menerapkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Masing-masing kendala tersebut adalah kesulitan mengisi sistem informasi penelusuran Perkara (SIPP) dan jangka waktu jawaban dari kesatuan terhadap pemanggilan terdakwa untuk menghadap di persidangan lama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala internal adalah dengan menyertai catatan-catatan sebagai keterangan yang digunakan sebagai pelengkap pengisian SIPP. Sedangkan upaya untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan tetap menunggu jawaban dari kesatuan atas pemanggilan terhadap anggota kesatuannya yang merupakan terdakwa tindak pidana desersi.
English Abstract
In this paper, author would like to raise in absentia trial toward desertion offence in military jurisdiction (Study at Military Court III-12 Surabaya). This study was based on many desertion offences done by member of TNI so that they cannot return to their unit. For military and nation purpose, it was allowed to judge desertion offence without defendant attendance or it was known as in absentia trial and regulated in Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction. Based on the above, this paper would raise problem formulation: (1) What was the implementation of article 143 of Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction regarding in absentia trial toward case of desertion offence in Military Court III-12 Surabaya? (2) What were obstacles faced by judges in Military Court III-12 Surabaya and what were efforts done to implement article 143 of Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction regarding in absentia trial toward case of desertion offence? This paper used empirical juridical method with sociological juridical approach. Primary and secondary data obtained and analyzed using qualitative descriptive analysis method by grouping and selecting data obtained from study according to its quality and truth and then correlating it to constitutional regulation with the objective to solve the research problems. Using the method described above, result of this study indicated the answer of the problem that in absentia trial for case of desertion offence in Military Court III-12 Surabaya has already implemented in line with article 143 Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction. Obstacles in implementation of this article 143 Law No 31 of 1997 concerning Military Jurisdiction consist of internal and external obstacles. Each of those obstacles concerns with difficulties faced in completing Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) and time duration for answers from the related unit regarding summons toward defendant to attend the court was taking quite some time. Efforts that have been done to deal with internal obstacles were by using extra notes as additional information to be used in completing SIPP. While efforts that has been done to deal with external obstacles were always waiting for answers from related unit regarding summons toward defendant who conduct desertion offence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/47/051703445 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.01 Military and defense law, veterans' law > 343.014 Discipline and conduct |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 26 Apr 2017 09:44 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 10:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112951 |
Preview |
Text
zilma-135010100111050(cnvrt_pdf_+_burn).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |