Hidayat, Ja`far Vendi (2016) Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Status Hukum Harta Benda Hibah Yang Diperoleh Selama Terikat Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt., yang mengabulkan gugatan penggugat terkait harta benda hibah yang diperoleh pada masa perkawinan sebagai harta bersama. Dasar hukum pertimbangan hakim pertama dalam putusan tersebut merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam putusannya Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. menyatakan bahwa hakim pertama dalam Pengadilan Agama Limboto telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena hanya merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Padahal terdapat aturan lain yang dapat digunakan sebagai rujukan yaitu Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya. Jadi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah diartikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan selain, hadiah, warisan, hibah, dan sodaqah. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana status hukum harta benda hibah yang diperoleh selama terikat perkawinan? (2) Bagaimana hasil analisa terhadap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis perundang-undangan yaitu proses analisis lebih banyak berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara, serta teknik analisis terhadap putusan hakim dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, seringkali perlu ditelusuri dan digunakan untuk mendukung kedudukan klien atau memperjelas kedudukan yuridis yang dipersoalkan dalam perkara. Dari hasil penilitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim pertama Pengadilan Agama Limboto memang tidak tepat dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum islam menyatakan bahwa harta benda hadiah, hibah, warisan, dan sodaqah yang diperoleh masing-masing sebelum maupun setelah perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing suami atau isteri. Masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan harus diberikan pengecualian terhadap harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, warisan, dan sodaqah.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the legal status of a grant property acquired during marriage. The theme options, motivated by religion Limboto Court decision No. 72/Pdt.G/2007/PA.Lbt., Was in favor of the claimant related possessions grants obtained during the marriage as community property.The legal basis for consideration of the first judge in the decision refers to Article 35 Paragraph (1) of the Law on Marriage No. 1 which states that property acquired during the marriage become community property. While on appeal, the High Court Judge Religion Gorontalo in its decision No. 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo. stated that the first judge in Limboto Religious Court had erred in applying the law, because it only refers to Article 35 Paragraph (1) of the Marriage Act. Though there are other rules that can be used as a reference, in Article 87 Paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law which states that the husband and wife have the full right to take legal actions over the property of each form of grants, gifts, charity, or other. So the Religious High Court found Article 35 Paragraph (1) of the Law on marriage No. 1 of 1974 must be interpreted to property acquired during the marriage apart, gift, inheritance, grants, and charity. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem : (1) How is the legal status of a grant of property acquired during the marriage is bound?(2)How is the results of the basic consideration analysis of the judge in Decision No. 04/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo.? Then the writing of this paper using normative juridical approach to legislation (statue approach) and the approach of the case (case approach). Primary legal materials and secondary obtained by the author will be analyzed by using analysis of legislation, using the analysis process more such measures applied legal principles to the facts in the case, as well as analytical techniques against the decision of the judges and/or court ruling has had permanent legal force and are considered relevant to the legal issues at hand, often need to be traced and used to support the position of the client or clarify the juridical position at issue in the case. From the results of this thesis by the above method, the authors obtain answers to existing problems that the first judge Limboto Religious Court was not correct in interpreting the provisions of Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage.As the doctrines of jurists, whether in customary law and Islamic law states that the property of gift, grant, inheritance, and sodaqah obtained respectively before and after the marriage is an innate property of each spouse. Each spouse has the full right to take legal actions against such property.Therefore, Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 on Marriage should be granted an exception to property acquired as a gift, grant, inheritance, and charity.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/43/051703414 |
| Uncontrolled Keywords: | Status Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan, Harta Bersama, Hibah; Legal Status of Property In marriage, Community Property, Grants |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions > 346.016 6 Divorce, annulment, separation > 346.016 64 Marital property in divorce, annulment, separation |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 28 Apr 2017 15:34 |
| Last Modified: | 29 Dec 2021 08:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112833 |
Preview |
Text
SKRIPSI_JA’FAR VENDI HIDAYAT.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |