BagusRanggaHariB (2009) Analisis Formulasi Kebijakan Pengalokasian Dana Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Pada Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD Kota Kediri Tahu 2008). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan pengalokasian dana pendidikan dalam APBD Kota Kediri. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan perundangundangan dan kebutuhan masyarakat Kota Kediri. Penelitian ini mengambil lokasi pada Kota Kediri. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan Kota Kediri pada tahun 2008 masih belum dapat memenuhi apa yang telah diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2003 yaitu sebesar 20% dari APBD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan evaluatif. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana sistem penganggaran untuk dana pendidikan di Kota Kediri dan juga dimanakah letak ketidaksesuaian antara sistem yang seharusnya (normatif) dan yang ada di lapangan (faktual). Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa dalam penyusunan dana pendidikan, Kota Kediri tidak melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada (normatif). Dimana pihak sekolah selalu mengajukan berbagai usulan dana pendidikan langsung menuju ke Dinas Pendidikan Kota Kediri tanpa melalui mekanisme yang seharusnya yaitu Musrenbang. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan baik dari masyarakat, aparat desa, kecamatan, LSM, dll terhadap aliran dana pendidikan yang ada di Kota Kediri. Kemudian secara garis besar model formulasi kebijakan penyusunan dana pendidikan di Kota Kediri dapat dikategorikan ke dalam model institusional karena dominannya peran eksekutif dalam menentukan besarnya nilai dana pendidikan di Kota Kediri. Jika berdasarkan UU No,20 tahun 2003, pada tahun 2008 dana pendidikan Kota Kediri hanya dianggarkan 12,01% dari APBD atau Rp 76 105.190.981,00 dan hal ini tidak sesuai dengan UU yaitu minimal 20% dari APBD. Jika berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 903/2706/SJ yang isinya bertujuan merevisi UU No.20 tahun 2003, untuk TA 2008 Kota Kediri mengenggarkan sebesar 31,54% atau sebesar Rp 199.864.848.981,00. Pada T.A. 2009 nilai tersebut turun menjadi 185.294.155.976,00 dari total belanja daerah sebesar Rp 614.385.015.796,16 atau sebesar 30% karena yang diamanatkan UU hanya minimal 20%. Penurunan nilai tersebut tentunya akan juga ikut menurunkan mutu pendidikan di Kota Kediri yang memang sebelumnya sudah minim. Faktor-faktor pendukung tercapainya alokasi belanja ideal dari APBD untuk sektor pendidikan adalah potensi ekonomi dan dukungan legislatif.Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah penerapan mekanisme pola usulan sistem perencanaan pembangunan, rendahnya SDM dalam mengelola dana pendidikan pendidikan, dan perhatian masyarakat di bidang pendidikan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FE/2009/321/050902036 |
Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 10 Aug 2009 12:29 |
Last Modified: | 22 Oct 2021 06:00 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104197 |
![]() |
Text
050902036.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |