“ Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi ”

Putra, Ahmad Anugrah Kharisma (2018) “ Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi ”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai pemidanaan BUMN yang berbentuk PT dalam Tindak Pidana Korupsi.Hal ini dilatarbelakangi bahwa BUMN yang diidentifikasikan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sampai saat ini sulit dilakukan pemidanaan sampai adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan pidana uang pengganti yang menurut penulis bertentangan dengan keberadaan keuangan maupun kekayaan negara di dalam BUMN. Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: (1).Apakah pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat ? (2).Apakah sanksi pidana uang pengganti tidak bertentangan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan?. Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer,sekunder maupun tersier.peneliti menggunakan Studi Kepustakaan .Untuk menganalisis berbagai bahan hukum dengan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif serta interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.guna menjawab permasalahan. Hasil penelitian bahwa secara normatif pemidanaan terhadap BUMN dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Pemberantasan Tipikor sudah tepat.Namun sanksi pidana uang pengganti yang dikenakan kepada BUMN bertentangan dengan adanya kekayaan negara yang ada dalam BUMN yang dilandasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 serta konsekuensi penyitaan apabila BUMN tidak membayar pidana tersebut bertentangan dengan pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.Saran dari penulis bahwa pembentuk undang – undang harus merevisi terkait limitasi pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi khususnya BUMN dengan memperhatikan keberadaan kekayaan negara dalam BUMN.

English Abstract

In this skripsi/mini thesis, researcher observed about punishment of limited company state-owned enterprise (BUMN) in corruption criminal offense. The background is BUMN can be identified as legal subject in corruption criminal offense that was difficult to conduct the punishment until there is Decision of Supreme Court Cassation Decision Number 1577 K/Pid.Sus/2016 impose a penalty of money replacement. According to researcher, it is contradict with the finance and welfare of BUMN. The problems of the research are; (1) have the punishment toward limited company state-owned enterprise that do corruption criminal offense been appropriate? (2) is criminal sanction of money not contradict with the principle of limited company state-owned enterprise that has separated state assets? Research type used in this paper was normative juridical by using legislation approach and case approach.To analyze legal data uses analysis technique qualitative descriptive and grammatical interpretation and systematic interpretation to answer the problem. The result of the research was, in normative, transference BUMN in corruption criminal offense according to Statute of eradication of corruption criminal offense has been appropriate. However, criminal sanction of money replacement for BUMN was contradict with state welfare in BUMN that is based on the decision of the Constitutional Court 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 as well as consequence of foreclosure if BUMN does not pay the punishment. It will be contradict with article 50 statute state treasury. The suggestion from the researcher is, legislators have to revise the regulation related to accountability limitation by corporation expecially BUMN with showing states welfare in BUMN.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2018/115/051803369
Uncontrolled Keywords:	Pemidanaan,Badan Usaha Milik Negara,Perseroan Terbatas,Tindak Pidana Korupsi,Keuangan Negara
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	02 May 2018 03:02
Last Modified:	11 Nov 2024 01:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10094

Preview	Text BAB IV.pdf Download (744kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (615kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text BAGIAN DEPAN.pdf Download (820kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (821kB) | Preview
Preview	Text Cover.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR TABEL.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (10MB) | Preview
Preview	Text Pernyataan Orisinalitas (Plagiasi).pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text Ringkasan Bhs. Indonesia dan Inggris.pdf Download (265kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Download (541kB)

Actions (login required)

View Item