Zhafarina, Amalia Rizki Nur (2018) Analisis Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu dari cabang-cabang ekonomi yang menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat luas, sehingga pengelolaannya perlu diatur oleh Pemerintah. Dalam mengelola migas, Pemerintah perlu untuk bermitra dengan Kontraktor disebabkan karakteristik dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang berisiko tinggi serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu, Indonesia memiliki suatu sistem kesepakatan dalam bekerjasama dengan Kontraktor Migas, yaitu sistem Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract). Sebelum mengalami pergantian skema, Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia menggunakan skema Cost Recovery dimana terdapat mekanisme pengembalian biaya produksi yang dikeluarkan Kontraktor oleh Pemerintah. Pengembalian komponen Cost Recovery penting untuk Kontraktor karena selain merupakan hak yang memang harus dipenuhi oleh Pemerintah, Cost Recovery membantu pemulihan keekonomian Kontraktor yang biayanya telah digunakan sangat besar untuk keperluan produksi. Sehingga, komponen Cost Recovery dapat dikatakan sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil Migas karena keberadannya menjamin kedudukan para pihak yang ideal pada kontrak. Namun pada tahun 2017, dikeluarkan Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yang mana menyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil tidak lagi akan menggunakan mekanisme pengembalian biaya produksi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis kedudukan para pihak dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum, penulis menggunakan teknik interpretasi komparatif, interpretasi teleologis, dan analogi. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah bahwa dengan diberlakukannya Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka kedudukan para pihak vii dalam kontrak masih tetap ideal karena di dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split terdapat pengaturan mengenai suatu formulasi pengganti komponen mekanisme pengembalian biaya produksi atau Cost Recovery sebagai pemenuhan asas keseimbangan yang baru. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah agar pemerintah dapat mengatur Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini tidak hanya melalui Peraturan Menteri ESDM, namun melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengingat dasar hukum mekanisme Cost Recovery terdapat pada Peraturan Pemerintah.
English Abstract
The Upstream Oil and Gas Industry is one of many economical branches which intertwine with a wide range of people, and so the management ot it should be ran by the government. Due to the high risk that this industry has, the Government of Indonesia needs to be in partnership with Contractors in order to manage the resources. For that purposes, Indonesia has an agreement system in cooperating between the Government and The Oil and Gas Contractors, which called Production Sharing Contract. Before having to change the scheme, Production Sharing Contract in Indonesia used Cost Recovery scheme where there was a production budget return mechanism for Contractors. This refund mechanism was important for the Contractors because aside from it was Contractor’s right that had to be fullfilled by the Government, Cost Recovery refund mechanism helped Contractors to recover their financial ability which highly expensed for the development needs. As a result, the Cost Recovery Mechanism can be claimed as a fullfillment of equality principle in this Production Sharing Contract because it ensures the ideal position of each parties in the contract. However in 2017, the Government of Indonesia issued the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract, that stated the oil and gas agreement system is no longer using the Cost Recovery Mechanism. In accordance with the reason above, the legal issue that will be presented in this research is how to analyze the application of equality principle in the position of the Production Sharing Contract Parties related to the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract. The research conducted by the author is a juridical-normative research with Statute Approach metode. The related legal material is obtained through librabry research. In analyzing the legal material, the author used comparative interpretation technique, teleological interpretation technique, and analogy. The conclusion of this research is by using this Gross Split Production Sharing Contract, the position of the contract parties is still ideal because there is a ix regulation about the alternative formula of Cost Recovery Mechanism component as a new fulfillment of the equality principle in the Energy and Mineral Resources Minister Regulation No. 52/2017 About the Change of the Energy and Mineral Resources Regulation No. 8/2017 About Gross Split Production Sharing Contract. The recommendation from this research for the Government of Indonesia is to not only issuing the regulation through the Minister Regulation, bearing the fact that Cost Recovery Mechanism is regulated through the Government Regulation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/163/051803417 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency > 346.022 Contracts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 30 Apr 2018 02:12 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9998 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (564kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (294kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (176kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (410kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (12kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (464kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |