Kewenangan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam Menentukan Keabsahan Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 144 Juncto 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Arimbi, Dinar (2018) Kewenangan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam Menentukan Keabsahan Mogok Kerja Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 144 Juncto 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konflik yang sering terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh karena tak jarang pengusaha yang tidak melaksanakan hak-hak pekerja/buruh yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu faktor adanya perselisihan yaitu timbulnya mogok kerja pasti didahului oleh dengan adanya perbedaan tafsir antara buruh dengan pengusaha yang menimbulkan perselisihan. Timbul perselisihan mengenai mogok kerja sah dan tidak sah. Hal ini sangat penting karena berlakunya pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut telah didukung oleh sanksi pidana pada pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Pengadilan Negeri. Sehingga terjadi kekaburan mengenai kewenangan lembaga yang berhak memberikan putusan keabsahan mogok kerja tersebut. Pada dasarnya perlu analisis atau di kaji dengan menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan perundang-undangan (statute approach). Penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha: (a) mengganti pekerja dari luar perusahaan, (b) memberikan sanksi pidana atau tindakan balas dendam terhadap pekerja. Apabila mogok kerja yang dilakukan sah, maka pengusaha tidak diancam sanksi pidana tetapi apabila tidak sah maka, pengusaha diancam pidana pada pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya perselisihan dalam hubungan kerja harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai kewengan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam memberikan putusan keabsahan mogok kerja.

English Abstract

Conflict often occurs between employers and their employees/labours, for it is often found that employers fail to meet the rights of their employees/labours against the provision of Law on Labour Affairs. One of the common disputes that often arises is strike action due to different interpretation of something between employers and their employees. This sort of dispute can be seen as valid and not valid. This is essential to know because the implementation of Article 144 of Law on Labour Affairs is supported by Article 187 of Law on Labour Affairs in a District Court. This raises the ambiguity in law regarding an organisation authorised to make a decision on the validity of strike action. Principally, it is essential to analyse and study this issue by employing statute approach. The research result reveals that Article 144 of Law on Labour Affairs prohibits employers to: (a) replace employees with those from outside the company, (b) impose criminal sanction or retaliation on employees. When the strike done is considered valid, the companies will not be given any criminal sanction. On the contrary, when it is found invalid, sanction will be imposed on employers based on Article 187 of Law of Labour Affairs. The dispute arising in industrial relations must be determined by the court of Industrial Relations according to absolute authority owned by the court of Industrial Relations in terms of making a decision of strike action.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/135/051803389
Uncontrolled Keywords: Keabsahan Mogok Kerja, Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 27 Apr 2018 06:24
Last Modified: 23 Oct 2021 02:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9936
[thumbnail of a. COVER SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
a. COVER SKRIPSI.pdf

Download (52kB) | Preview
[thumbnail of b. Lembar Pengesahan-1.pdf]
Preview
Text
b. Lembar Pengesahan-1.pdf

Download (19kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (227kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (103kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (314kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (178kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (65kB) | Preview
[thumbnail of c. Pernyataan Orisinalitas.pdf]
Preview
Text
c. Pernyataan Orisinalitas.pdf

Download (9kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (308kB) | Preview
[thumbnail of d. abstrak.pdf]
Preview
Text
d. abstrak.pdf

Download (170kB) | Preview
[thumbnail of e. Pengantar .pdf]
Preview
Text
e. Pengantar .pdf

Download (47kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (66kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of g. DAFTAR TABEL.pdf]
Preview
Text
g. DAFTAR TABEL.pdf

Download (7kB) | Preview
[thumbnail of h. DAFTAR BAGAN.pdf]
Preview
Text
h. DAFTAR BAGAN.pdf

Download (6kB) | Preview
[thumbnail of f. DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
f. DAFTAR ISI.pdf

Download (49kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item