Asmara, Wahyu Andi (2018) Analisis Kedudukan Pekerja Dan Pemegang Polis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dewasa ini perekonomian Indonesia sedang dalam keadaaan yang tidak baik, hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan untuk berbagai macam usaha tidak dapat melanjutkan kewajiban nya pada kreditor apabila suatu perusahaaan itu memiliki hutang, dan tidak sedikit perusahaan yang harus tutup buku dengan kata lain di pailitkan. Hal ini yang terjadi pada perusahaan asuransi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan. Permasalahan timbul ketika Pengaturan pembagian harta pailit suatu perusahaan asuransi yang pailit antara dua undang-undang yang berbeda mengatur suatu hal yang sama yaitu antara Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan pasal 95 ayat (4) dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang didalam pasal masing-masing mengutamakan hak dari pegawai dan pemegang polis terhadap boedel pailit, hal ini menjadikan ketidak pastian hukum pagi kedua belah pihak, mana yang harus dan berhak atas pemenuhan pertama dari boedel pailit perusahaan asuransi. Berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan 1. Bagaimana kedudukan hukum pegawai perusahaan dengan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan? 2. Bagaimana pemenuhan hak atas harta pailit yang berkeadilan bagi pegawai asuransi yang mengalami kepailitan?. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan Statue Approach, dengan cara menginfentarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan hukum, karena pada penelitian ini terdapat isu hukum benturan antara peraturan perundang undangan. Dimana dalam dua Undang-Undang yang berbeda telah mengatur tetang suatuhal yang sama yaitu ha katas pemenuhan harta pailit antara pegawai dan juga buruh ketika suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya. Upah pekerja dapat mendahului kreditur separatis dan pemegang polis, putusan Mahkamah konstitusi ini memberikan efek positif terhadap upah pegawai dengan memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan.
English Abstract
Nowadays, the Indonesian economy is in bad condition, this causes not to close the possibility for various businesses can not continue its obligation to the creditors if a company has debt, and not a few companies that have to close the book in other words in bankruptcy. This has happened to insurance companies in the past few years. The problem arises when the arrangement of the division of bankrupt property of an insolvent company between two different laws regulates a similar matter, namely between Law No. 13/2003 on employment Article 95 paragraph (4) and Article 52 paragraph (1) Of Law No. 40 of 2014 on Insurance, which in its respective articles puts the rights of employees and policyholders against the bankruptcy boedel, this makes the uncertainty of the law of the two sides of the morning, which should and is entitled to the first fulfillment of the insurance company's insurance bail. Based on the above background then the authors can formulate some of the problems 1. How the legal status of company employees with policyholders on insurance companies that have bankruptcy? 2. What is the fulfillment of the right to a bankruptcy of justice for an insolvent insurance employee ? The method used by the authors in this study is the normative juridical approach Statue Approach legislation, by way of inventory legislation applicable in relation to legal issues, because in this study there is a legal issue of clash between legislation and legislation. Where in two different laws have regulated the same thing that is the fulfillment of bankruptcy property between employees and workers when an insurance company is in bankruptcy The conclusion of this research is Decision of Constitutional Court Number 67 / PUUXI / 2013 gives difference of position between wages and other rights. Workers 'wages may precede the separatist creditors and policyholders, the Constitutional Court's decision has a positive effect on the wages of employees by positioning the payment of workers' wages more than all types of bills.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/154/051803408 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.086 Insurance |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 27 Apr 2018 02:12 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9907 |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (148kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (107kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (364kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (347kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (244kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (182kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |