Rahman, Hasna Nabila (2018) Tinjauan Yuridis Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dalam pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam pembuatan surat keterangan waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah dijelaskan bahwa sistem penggolongan penduduk di Indonesia telah dihapuskan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk sebagai salah satu syarat dalam hal peralihan hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan perundang-undangan. adapun bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis sinkronisasi vertical. Berdasarkan penelitian penulis, pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak dapat dibenarkan menurut asas lex superior drogat legi inferior dan asas lex posterior derogat legi prior. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa rekomendasi mengenai solusi dalam hal pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk berupa dibuatnya surat keterangan waris terpadu oleh notaries yang didaftarkan secara online pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Oleh karena itu, perlunya ditinjau kembali mengenai Peraturan Menteri tersebut dengan melakukan Judicial Review di Mahkamah Agung dan diberlakukannya surat keterangan waris terpadu yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan secara online di Kemenkumham.
English Abstract
In this minor thesis, the author is motivated by the enactment of population classification system in the making of inheritance certificate in article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of Regulation of Minister of ATR / KBPN Number 3 Year 1997 concerning Land Registration where in making of inheritance certificate, authorized in its manufacture. Whereas in Law Number 12 Year 2006 on Citizenship and Law Number 40 Year 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination it has been explained that the system of population classification in Indonesia has been abolished. Therefore, a study of juridical review of Article 111 paragraph 1 letter c number 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on Land Registration which regulates the making of inheritance certificate based on the classification of the population as a condition in transition of land rights. This research is a normative law research with emphasis on legislation approach. The primary and secondary law materials of this study were analyzed using vertical sync analysis techniques. Based on the authors' research, Article 111 paragraph 1 letter c number 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 can not be justified according to the principle of superior lex superior drogat legi inferior and lex posterior principle of legi prior derogat. In addition, the authors also provide some recommendations regarding the solution in terms of making a certificate of inheritance that is still based on the classification of residents in the form of a certificate of inheritance integrated by the notaries are registered online at the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/156/051803410 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 27 Apr 2018 01:57 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9899 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (267kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (99kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (89kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (697kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (208kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (368kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |