Perwujudan Prinsip Ekuitas Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Manfaat Pelayanan Bagi Peserta

Affandi, Achmad Harris (2018) Perwujudan Prinsip Ekuitas Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Manfaat Pelayanan Bagi Peserta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut mengatur tentang penyelenggaraan BPJS dengan menggunakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip Ekuitas dimaknai sebagai kesamaan dalam memperoleh kebutuhan medis tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkannya. Namun UU BPJS tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Prinsip ekuitas, khususnya terkait pelayanan serta kebutuhan medis bagi peserta, Sehingga menjadi kekaburan hukum, dimana tidak adanya penjelasan lebih lanjut oleh BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terkait manfaat pelayanan bagi peserta? Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum terdapat Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum yang dianalisis dengan menelaah pada isu hukum yang terjadi dengan kekaburan klausula perwujudan prinsip ekuitas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa Prinsip ekuitas dalam Paisal 19 ayat (1) Undiang-Undang Nomor 40 Tiahun 2004 tentang Sistiem Jaminan Sosial Nasional terikait manfaat pelayanan bagi peserta tidak terwujud dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peratiuran Presiden Republik Indionesia Nomor 12 Tahiun 2013 tentang Jaminan Keseihatan, Peraturan Menteiri Kesehatan Nomor 28 Tiahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Kesehiatan Nomor 1 Tahun 20i14 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

English Abstract

This study aims to analyze the embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System related service benefits for participants. In Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System set about organizing BPJS using the social insurance principle and the principle of equity. The principle of equity is defined as the similarity in obtaining medical needs are not bound by the amount of dues paid. However BPJS not elaborate on the principle of equity, particularly related services and medical needs for the participants, so be vagueness of law, where the absence of further clarification by BPJS as the Health Security Agency. Based on the background that the author said before, the problems are the focus of this study is, How is the embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System related service benefits for participants? This research is legal, the research approach using the approach of law (statute approach) that the approach by examining and analyzing legislation. Types of legal materials contained Legal Materials Primer, Legal Materials Secondary Legal Materials Tertiary obtained from Indonesian Dictionary and Dictionary of Law analyzed by examining the legal issues that occur with obscurity clause embodiment of the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on National Social Security System. Based on the results of this study it can be seen that the principle of equity in Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System related to service benefits for participants has not materialized and set specifically in Law Number 24 of 2011 on the Agency Social Security Organizer, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2013 on Health Insurance, Regulation of the Minister of Health Number 28 of of 2014 on Guidelines for the Implementation of Health Insurance Program and BPJS Health Regulation Number 1 of 2014 on the Implementation of Health Insurance.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/72/051802120
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.02 Government-sponsored insurance > 344.022 Health and accident insurance
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 25 Apr 2018 06:16
Last Modified: 22 Oct 2021 08:48
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9871
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (415kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (297kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (433kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (912kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (412kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (263kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (380kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (507kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item